Sejak beberapa hari terakhir, wacana pemblokiran bantuan ke Sulsel oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan mencuat ke publik.
Wacana itu keluar setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membalas surat protes yang dilayangkan oleh Pemprov Sulsel per 24 Januari lalu.Surat protes itu dilayangkan pasca kunjungan Mendikbud, Muhadjir Effendi di Sulsel beberapa waktu lalu yang dianggap tanpa berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel.
Menanggapi wacana tersebut, Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo, saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (13/2/2017) menegaskan, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sudah semestinya pemerintah daerah menjadi mitra koordinasi yang strategis, baik dengan presiden maupun lewat pembantunya yakni di Kementerian dan lembaga, sehingga wajar jika segala kegiatan pemerintah pusat di daerah wajib dilaporkan ke gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Syahrul pun menambahkan ada oknum yang sengaja mendramatisasi polemik ini hingga mencuat ke publik.
Syahrul juga meminta agar media tak membesar-besarkan polemik ini.
Senin, 13 Februari 2017 (Srf/Tn)
