Ancaman gagal panen atau puso yang selama ini menghantui petani, membuat Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan program asuransi. Program ini ditujukan untuk mengantisipasi bencana alam, serangan hama dan cuaca ekstrem yang bisa menggangguRencana ini diutarakan oleh Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. A. Amran Sulaiman, MP saat menghadiri Seminar Nasional mengenai Perberasan di Baruga Lappo Ase Bulog Makassar, Kamis (28 April 2016). “Nantinya petani bisa mendaftar untuk diasuransikan ke dinas pertanian kabupaten/kota,”jelasnya.
"Kita siapkan asuransi bagi petani, misalnya di Kabupaten Wajo yang tak mau melakukan penanaman di hari tertentu atau hari jelek. Kata mereka kalau hari jelek, tanam padi bisa merugi. Kita akan siapkan asuransi untuk faktor bencana alam, kan ini juga sudah termasuk hari jelek," kata Amran.
Terkait sistem dan pembayaran premi bagi petani, pihaknya akan segera melakukan pembahasan mengenai hal ini. Amran menegaskan akan mengundang perusahaan asuransi terbaik untuk mensukseskan program ini.
"Yang jelas kami minta, asuransi yang akan digandeng tak boleh melebihi satu minggu untuk pencairan premi. Jangan hanya mudah prosesnya tapi pembayarannya dipersulit," ucapnya.
Terkait dengan prasyarat luas lahan yang ingin diasuransikan, katanya sebesar 1 juta hektare. "Tapikan tidak mungkin juga ada yang kena bencana sampai segitu, paling 100 hektare atau 200 hektare," tambahnya.
Menteri asal Bone ini juga membeberkan jika faktor utama yang menjadi masalah dalam sektor pertanian di Indonesia adalah rantai pasok dalam proses pendistibusian yang terlalu berbelit-belit.
"Sehingga pengusaha bisa untung sampai 200 T setiap tahun, sementara petani hanya meraup untung 40 T. Ini untuk pengusaha dibagi 100-200 ribu orang, sementara petani dibagi 80-100 juta orang. Artinya apa, ini harus dilakukan keseimbangan pasar," bebernya.
Hal itu menurutnya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuka sistem pasar yang baru. Dengan menahan harga gabah di tingkat petani, agar tak dirugikan dan bisa melanjutkan proses penanamannya.
Dia juga mengisyaratakan bakal memotong bantuan anggaran ke daerah jika hasil produksi pertanian dari daaerah tersebut tidak meningkat. Menurut Amran, pihaknya tidak akan memberi toleran kepada daerah mana pun yang tidak fokus untuk meningkatkan produksi pertanian.
Amran juga akan sangat menyayangkan jika anggaran tahun ini yang telah digelontorkan pemerintah ke daerah kurang terserap dan tidak menghasilkan kebutuhan pokok untuk kesejahteraan rakyat.
Dia menyebut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan agar anggaran untuk pertanian di tahun 2016 meningkat. Hasilnya pagu anggaran yang telah diketuk palu mencapai Rp 45 triliun. Dana ini akan disebar untuk pengembangan produksi pertanian.
Jika memang ada kabupaten yang tidak memproduksi hasil pertanian secara baik, bukan tidak mungkin daerah tersebut gagal menerima tambahan anggaran yang telah disiapkan ini.
Untuk kawasan Sulawesi Selatan yang sejauh ini menjadi lumbung padi nasional, Amran menuturkan akan meningkatkan dana pertanian untuk Sulsel. Khusus Sulsel menurutnya saluran irigasinya sudah lumayan baik.
"Jika ada pemda, yang diberikan bantuan dua kali lipat sementara hasil produksinya tak mengalami kenaikan. Maka tahun depan anggaran bantuannya akan dinolkan," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang mengungkapkan saat ini ada 643.678 hektar lahan sawah dan 510.734 hektar lahan kebun/tegal. Bahkan di tahun ini, pihaknya berencana membuka lahan sawah baru seluas 100 ribu hektar.
Hanya saja, saat ini masalah yang dihadapi oleh pemprov adalah kartel beras yang merugikan petani. Dimana Bulog juga ikut dirugikan dengan permainan harga beras di pasaran.
"Di sini mereka bisa beli beras Rp 7.500 per kg dan dijual dengan harga Rp 8.300 per kg. Mereka bisa mengantongi untung Rp 400, karena ongkos kirimnya hanya mencapai Rp 400 perKg," pungkasnya.
Kamis, 28 April 2016 (Srf/Er)
