Gubernur Sulsel, DR. H. Syahrul Yasin Limpo,SH.,M.Si.,MH melakukan peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan perumahan guru di Desa Pallantikang Kecamatan Gowa, Kamis (16/3/2017).
Menurut rencana, 500 unit rumah akan dibangun di kawasan seluas 800 hektare tersebut. Namun untuk tahap awal, akan diselesaikan dulu 300 unit rumah.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengatakan, kehadiran perumahan guru itu tidak lepas dari pemikiran Gubernur ketika berbincang-bincang di atas mobil.
"Saya tanyakan kondisi kesejahteraan guru, saya laporkan apa adanya. Disitulah muncul ide membangun perumahan untuk guru, " kata lelaki yang akrab disapa None itu.
Dia melaporkan, antusiasme guru untuk memiliki rumah cukup besar. Terbukti, perumahannya belum dibangun, guru dan tenaga pendidikan yang daftar sudah 500 lebih.
Selain di Kabupaten Gowa, menurut rencana juga akan dibangun di Kabupaten Bone 200 unit, Selayar 250, Soppeng 150, Parepare 170, Bantaeng 200, Bulukumba 220, dan Palopo 300 unit.
Selain peletakan batu pertama, juga dilakukan penandatanganan kerjasama dengan beberapa perbankkan seperti BNI, BRI, Bank Sulselbar untuk pendanaan kredit konstruksi maupun kredit perumahan.
Juga dilakukan MoU dengan Jepang untum pembelajaran berbasis internet elektronik dan Cambridge University untuk Bahasa Inggris.
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, pihaknya siap mendukung program pengadaan rumah guru itu dengan menyiapkan infrasfruktur jalan serta lahan.
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syarif Burhanuddin mengatakan, saat pemprov menyampaikan ide untuk membangun perumahan guru, sebelumnya sudah ada ide membangun 1000 unit rumah bagi PNS.
Dia menjelaskan, dari 4,5 juta pegawai, yang sudah memiliki rumah baru 900 ribu. Sementara dari 42.800 guru, yang memanfaatkan Bapertarum baru 700 guru atau sekitar satu persen.
Dia menekankan program pemprov ini bisa dilaksanakan berkesinambungan. Semua pemangku berkepentingan memberi kemudahan-kemudahan bagi guru maupun tenaga pendidikan yang ingin memiliki rumah.
"Kalau mau membantu penyediaan rumah bagi masyarakat, khususnya guru, bisalah dipermudah perijinannya," kata Syarif.
Kamis, 16 Maret 2017 (Srf/Na)
