Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu dekat akan membangun Mall Pelayan Publik (MPP) dimana semua pelayan publik Pemprov Sulsel, Kota Makassar dan vertikal akan disatukan dalam satu Mall pelayanan. Untuk mematangkan perencanaan tersebut Tim Pokja MPP yang dipimpin Asisten 3 Bidang Administrasi Pemprov Sulsel, Drs. H. Tautoto Tana Ranggina, M.Si melakukan Benchmarking selama 4 hari di 3 Provinsi yakni di Kota Bogor Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta dan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dari tanggal 1-4 Oktober 2019.
Kunjungan hari pertama dilakukan di Kota Bogor. Rombongan diterima di Ruang Rapat Mall Pelayanan Publik (MPP) Selasa (1 Oktober 2019) oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rachim didampingi Sekda Kota Bogor, H. Ade Sarif Hidayat dan penanggung jawab MPP, Rudi Mashudi.
Tujuan dari Benchmarking yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel menurut Tautoto adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan Teknologi informasi dalam pengelolaan MPP terutama bagaimana menyatukan 145 layanan yang ada dalam MPP agar dapat berjalan dengan baik, begitu pula dengan pengintegrasian antara sistem yang ada antara Pemkot Bogor dengan Pemprov. Jawa Barat.
Tautoto menyampaikan bahwa kunjungan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan mulai dari penyedian tempat maupun tanggung jawab operasional yang dibutuhkan, pemilihan MPP Bogor sebagai Benchmarking juga merupakan rekomendasi KemenPAN RB.
Dihadapan Tuan rumah, Tautoto yang juga mantan Kepala Bapenda Prov. Sulsel menyampaikan bahwa saat ini Pemprov. Sulsel sementara mengelola 25 perizinan dan lebih 30 non perizinan yang ditempatkan di PTSP dan rencananya tahun depan akan disatukan di MPP.
"Untuk itu kami telah mempersiapan mulai dari tempat, penganggaran, infrastruktur IT, pengintegrasian sistem dan SDM," imbuhnya.
Menurutnya, MPP ini rencananya akan ditempatkan di Ball Room 2 Celebes Conpention Center (CCC) Tanjung Bunga Makassar yang merupakan aset milik Pemprov, dan sudah diperlihatkan ke Deputi Pelayanan Publik Menpan RB.
Wakil Walikota Bogor dalam sambutan penerimaannya mengatakan MPP Kota bogor mulai beroperasi sejak 26 Agustus 2019, dengan mengelola 145 aduan dari 14 Dinas, ditambah dari vertikal e-Tilang, Mall mulai melayani dari Jam 10.00 s/d 16.00.
Menurut Dedi Rachim tempat ini merupakan asset Pemkot Bogor, Mall ini dalam pembangunannya menghabiskan anggaran sebesar 5 miliar dari APBD dgn biaya operasional 80 juta perbulan.
Sementara, Sekretaris Daerah Kota
Bogor, Ade Sarif Hidayat menambahkan bahwa semua Instansi yang ada dalam Mall pelayanan, termasuk Instansi vertikal tidak dipungut biaya atau gratis. "Ini dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pembangunan sistem dan aplikasi masih ditangani oleh vendor sedangkan pengelolaannya ditangani oleh tenaga outsourching," pungkas Ade Sarif.
Setelah acara penerimaan dilanjutkan dengan peninjauan ke loket-loket pelayanan.
Turut Hadir dalam Benchmarking ini adalah Kadis Tarkim Prov Sulsel, A. Bakti, Karo Ortala Setda Prov Sulsel, Syamsu Risal, Ketua TGUPP Prov Sulsel, Prof. Dr. Yusran, anggota TGUPP, Prof. Dr. Sangkala. Hadir jyga utusan dari Kab/Kota. Seperti dari Makassar, Sinjai, Bulukumba dan Sidrap yang diwakili Kadis Kominfo Ir. Kandacong. Hadir Kabag Tata Laksana Biro Ortala Setda Prov Sulsel, Andi Mirna dan Dari Dinas Kominfo-SP Sulsel, Lukmanuddin.
Selasa, 1 Oktober 2019 (diskominfo)
