Bali, sulselprov.go.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyiapkan anggaran untuk alokasi anggaran penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan produk usaha kecil (UMKM) atau koperasi. Ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel tentang pembentukan tim P3DN Pemprov Sulsel.
Hal ini disampaikan Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani pada Kegiatan Business Matching yang diselenggarakan di Hotel Grand Hyatt Bali, Kawasan Wisata Nusa Dua, Jumat, 25 Maret 2022.
Khusus alokasikan anggaran untuk Produk Dalam Negeri sebesar (PDN) Rp2.310.851.705.564 atau 58 persen dari Pagu Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sementara untuk alokasikan anggaran untuk penggunaan produk usaha kecil dan koperasi sebesar Rp1.460.808.408.231 atau 37 persen dari Pagu RUP. Adapun total Pagu RUP Rp3.982.335.262.700.
Aksi afirmasi tim P3DN Pemprov Sulsel sudah mengikuti katalog lokal dan market place sendiri melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel nomor 861/III/tahun 2021 tentang pengelola katagog lokal dan market place. Kemudian SK Gubernur Sulsel nomor 2035/IX/tahun 2021 tentang tim verifikator dan sekretariat katalog lokal komoditas pemiliharaan rutin jalan.
"Kegiatan tersebut memang untuk mendukung tumbuh suburnya ekonomi di Sulsel lewat produk lokal," kata Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat usai mengikuti event tersebut.
Dalam event tersebut ada berbagai usulan komoditas Katalog lokal seperti komoditi pemeliharaan rutin jalan, komoditi jasa kebersihan, komoditi bibit hewan ternak dan komoditi pest kontrol pengembangan marketplece lokal.
"Kita memang sudah melakukan kegiatan untuk mendukung mencintai produk-produk dalam negeri, termasuk produk-produk lokal di Sulsel," sebut Abdul Hayat.
Menurutnya, Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel sangat mendukung dan apresiasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
"Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mengapresiasi dan mendukung penuh Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dalam mendorong national branding dan produk unggulan lokal melalui UMKM," tutupnya.
Sementara, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, A Bakti Haruni menambahkan, berdasarkan perintah Pemerintah Pusat diharapkan untuk pengadaan barang atau belanja proyek-proyek agar berpihak terhadap produk dalam negeri dan usaha kecil dan menengah.
"Berpihak kepada buatan Indonesia, yang kedua pilih usaha kecil dan menengah. Sulsel keberpihakannya terhadap buatan Indonesia itu dilihat dari APBD-nya sebesar 59 persen," kata A. Bakti Haruni.
Menurutnya, keberpihakan tersebut contohnya proyek miliaran tapi ada produk UMKM seperti batu bata, pengusaha pasir atau batu alam. Yang paling penting pengusaha kecil tetap terfasilitasi selama berjalannya proyek pemerintahan.
"Kemudian keberpihakan kepada UMKM itu sebesar 37 persen, ini perkiraan saya 42 persen di dunia nyata. Tetapi di proyek-proyek atau kegiatan yang juga kan melibatkan produk-produk UMKM," tutur Bakti Haruni yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pemprov Sulsel ini.
Kegiatan di Pulau Dewata Bali ini yang berlangsung selama empat hari ini, untuk memastikan bahwa belanja negara atau daerah yang berpihak terdapat produk dalam negeri maupun UMKM betul-betul dilakukan.
"Ini yang dilakukan di Bali ini untuk memastikan itu. Jangan sampai bahasa saja. Dia coba lisensi dia coba perkenalkan produk Indonesia yang sudah terverifikasi," lanjutnya.
Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh kementerian, Gubernur, walikota dan bupati se-Indonesia.
"Terimakasih kasih atas kerja keras bapak-ibu bupati, wali kota, gubernur dan kita semua. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perindustrian yang punya kontribusi dan Menteri Pariwisata," ungkap Luhut Binsar Panjaitan.
Diketahui, berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo terkait implementasi penggunaan produk dalam negeri dan target belanja PDN dan UMKM sebesar Rp400 triliun pada tahun 2022. (*)
