Makassar, sulselprov.go.id - Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Muhammad Arsjad, menggelar rapat koordinasi dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulselbar, Bapelitbangda Sulsel, dan Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, di Kantor Gubernur, Kamis, 25 Januari 2024. Pertemuan tersebut membahas rencana penyaluran bantuan pangan tahap pertama tahun 2024 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sulsel.

"Rapat dengan Pimpinan Wilayah Bulog Sulawesi Selatan terkait dengan rencana penyaluran program bantuan pangan (Bapangan), yang kita ketahui tahun 2024 ini oleh Bapak Presiden Jokowi masih dilanjutkan untuk periodisasi Januari sampai dengan Bulan Juni," kata Arsjad.

Terkait hal itu, Arsjad mengungkapkan, penyaluran bantuan pangan ini sudah seharusnya dilaksanakan, hanya masih terkendala dengan data jumlah calon KPM yang akan menerima bantuan tersebut. 
Untuk itu, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota bisa segera merampungkan data yang dibutuhkan yang sampai saat ini masih dalam tahap validasi dan verifikasi data.

"Sekarang sudah ada juknis (Petunjuk Teknis) sisa menunggu verifikasi dan validasi datanya. Sudah ada kabupaten/kota yang sudah memulai verifikasi dan validasi, kita berharap mudah-mudahan semua kabupaten/kota segera merampungkan verifikasi dan validasi datanya," ungkapnya.

Arsjad menuturkan, untuk program bantuan pangan tahun 2024 ini, pengelolaan data tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Sosial tapi kewenangan Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), sehingga belum diketahui adanya perubahan data dari tahun sebelumnya dengan data penerima pada tahun ini.

"Tentu ada sedikit perbedaan-perbedaan tapi ini tentu tidak menjadi kendala yang berarti. Pada intinya kita harus memastikan bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini terutama untuk masyarakat miskin kita bisa secepatnya mendapat bantuan pangan dari pemerintah," tegasnya.

Arsjad juga mengungkapkan, Penjabat Gubernur Sulsel juga sudah mendorong program bantuan pangan yang merupakan program prioritas Presiden Jokowi ini segera disalurkan. Bahkan, Pj Gubernur juga menginstruksikan agar penyerapan bantuan dimaksimalkan dengan tujuan tidak hanya membantu masyarakat tapi juga untuk penanganan inflasi di Sulsel.

Arsjad menyebutkan, berdasarkan data dari Kementerian Sosial, jumlah penerima manfaat atau KPM pada 2023 lalu periode tahap pertama sebanyak 707.469 dengan kuantum kurang lebih 7 ton perbulan dan untuk tahap dua, pagu Sulsel sebanyak 685.354 KPM dengan kuantum sekitar 6 ton lebih perbulan.

Sementara itu, Pimpinan Bulog Sulselbar, Muhammad Imron Rosidi, mengatakan, pertemuan tersebut membahas progres percepatan penyaluran bantuan pangan yang sudah dapat digulirkan untuk periode Januari sampai Juni 2024.

"Kita perlu percepatan karena kondisi di lapangan memang dibutuhkan, karena harga beras sudah tinggi. Dikuatirkan ada kenaikan terus kalau tidak digelontorkan bantuan pangan dan ada program lagi terkait Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bisa disalurkan lewat retail atau lewat pasar murah untuk mengantisipasi ketersediaan dan stabilisasi harga," jelasnya.

Penyaluran bantuan pangan kepada KPM dan juga untuk program SPHP, kata Imron, dalam rangka pengendalian harga disaat kondisi harga pangan khususnya beras saat ini sedang mengalami kenaikan. Meski demikian, Imron mengaku kenaikan harga tersebut masih dapat dikendalikan sehingga tidak mendorong kenaikan inflasi di daerah ini.

Terkait penyaluran bantuan pangan kepada KPM, lanjut Imron, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait data para penerima manfaat yang saat ini masih dalam tahap validasi dan verifikasi data 

"Nah, ini Januari belum tersalur secara besar-besaran, masih tahap validasi dan verifikasi data yang belum selesai," ungkapnya.

Imron menjelaskan, pembagian bantuan pangan tersebut diserahkan ke KPM yang sudah ditetapkan dan diserahkan secara gratis. Penyaluran bantuan pangan ini sudah berjalan sejak tahun 2023 lalu dan tahun ini akan berjalan dua tahap. (*)