Makassar, sulselprov.go.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI terkait pengawasan terhadap Bank Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 27 Agustus 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, yang membacakan sambutan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI.

Menurutnya, di tengah dinamika global, stabilitas nasional menjadi fondasi penting dalam menjaga pembangunan daerah.

Jufri menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi positif dan penurunan angka kemiskinan menjadi bukti Sulsel berada di jalur pembangunan yang tepat.

“Bukti nyata dari kemajuan ini dapat kita lihat pada capaian pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan pertama 2025 yang tumbuh positif 5,78 persen (year on year). Angka kemiskinan per Maret 2025 juga turun menjadi 7,60 persen,” ujarnya.

Ia menegaskan, arah pembangunan Sulsel lima tahun ke depan dituntun oleh visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter. Visi ini disusun selaras dengan RPJPD Sulsel 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

"Arah pembangunan Sulawesi Selatan lima tahun mendatang diharapkan mampu menjawab tantangan global sekaligus memperkokoh kontribusi daerah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045," ungkapnya.

Kehadiran Bank Sulselbar dan BUMD merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi dimana keduanya dibentuk untuk melaksanakan fungsi pembangunan daerah, ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membina 5 BUMD yang berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian daerah sekaligus penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana Bank Sulselbar sebagai kontribusi dividen terbesar bagi PAD, sekaligus menjadi penggerak pembiayaan ekonomi lokal, khususnya bagi UMKM, petani, dan nelayan. 

BUMD lainnya seperti PT. Sulsel Citra Indonesia, PT. Penjamin Kredit Daerah, PT. Sulsel Andalan Energi, serta Perusda Agribisnis terus kami dorong untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat manajemen, dan mengembangkan model bisnis agar dapat lebih optimal dalam memberi kontribusi nyata terhadap PAD.

“Kami menyadari masih banyak tantangan yang dihadapi dalam memperkuat kinerja BUMD. Namun dengan dukungan, arahan, dan pengawasan dari Komisi II DPR RI, kami optimistis BUMD di Sulsel dapat berkembang lebih sehat dan profesional,” tutur Jufri.

"Serta, berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Kehadiran Komisi II DPR RI ini, diharapkan akan mendorong kinerja Bank Sulselbar dan BUMD lainnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan komitmen lembaganya dalam menyusun Undang-Undang BUMD. 

"Intinya bahwa kita ini mau bikin Undang-Undang Badan Usaha Milik Daerah. Kita pengen dengar betul sejauh mana badan usaha milik daerah ini tidak menjadi beban anggaran daerah, tapi justru menjadi instrumen penguatan terhadap pendapatan daerah lewat dividen atau lewat tugas-tugas Public Service Obligation-nya dan juga BLUD-nya," jelasnya. 

Aria Bima juga menekankan perlunya pembentukan BUMD yang sesuai dengan sektor unggulan daerah, seperti kelautan, pertambangan, dan pertanian. 

Menurutnya, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan BUMD perlu disinergikan dengan peran BUMN agar manfaat ekonomi lebih cepat dirasakan masyarakat.

"Nah, kalau di pusat penguatan BUMN, di daerah penguatan BUMD dong, tapi harus ada sinergi BUMD dan BUMN," katanya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kontribusi BUMD Sulsel dalam meningkatkan PAD sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. (*)