Makassar, sulselprov.go.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat langkah strategis dalam mendorong pembangunan berbasis data dengan mengoptimalkan pemanfaatan data geospasial sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih presisi, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Pemprov Sulsel bekerja sama dengan Pusat Infrastruktur Data Spasial Institut Teknologi Bandung (PIDS-ITB) menyelenggarakan Workshop Geospasial bertajuk Transforming Spatial Data into Smarter Development Decisions pada Selasa–Rabu, 8–9 April 2026, di Ruang Rapat Mamminasata, Kantor Gubernur Sulsel.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah, akademisi, serta praktisi di bidang perencanaan pembangunan dan teknologi geospasial.
Workshop ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kapasitas aparatur, mendorong kolaborasi lintas sektor, serta membangun ekosistem geospasial yang berkelanjutan di Sulawesi Selatan, sekaligus sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam percepatan integrasi Satu Peta Indonesia sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan terpadu.
Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan PIDS-ITB dan menilai kegiatan ini sebagai momentum awal untuk memperluas sinergi ke depan.
“Workshop ini diharapkan menjadi sarana peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan antara aparatur, akademisi, dan para pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dalam pemanfaatan teknologi geospasial guna mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan Infrastruktur Informasi Geospasial di daerah, yang mendapat dukungan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Implementasi kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, forum ini juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi teknis sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Irawan, pemanfaatan Geo-AI memiliki relevansi tinggi dalam pembangunan daerah, khususnya pada sektor pertanian, penataan ruang, pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, hingga pengembangan kota cerdas (smart city).
“Pendekatan geospasial sangat diperlukan untuk mendukung pemetaan, analisis keterkaitan penggunaan lahan dengan risiko bencana, serta penyusunan strategi mitigasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan wilayah,” jelasnya.
Ia menambahkan, berbagai tantangan pembangunan wilayah, seperti meningkatnya risiko banjir, perubahan tutupan lahan, serta berkurangnya daerah resapan air, semakin menegaskan urgensi penggunaan data geospasial yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Pemanfaatan ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan penanganan wilayah rawan bencana di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Kepala Pusat Infrastruktur Data Spasial ITB, Dr. Budhy Soeksmantono, menyebut workshop ini lahir dari inisiatif kolaboratif antara ITB dan Pemprov Sulsel untuk menghadirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah.
“Dengan membangun interaksi dan kolaborasi, kita berharap dapat menemukan solusi untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya,” ujarnya.
Budhy menekankan prinsip pemanfaatan data geospasial yang diusung Badan Informasi Geospasial (BIG), yakni “data diambil sekali dan digunakan berkali-kali” sebagai pendekatan efisien dalam pengelolaan data pembangunan. Saat ini, data geospasial skala 1:5.000 telah tersedia di wilayah Sulawesi dan menjadi fondasi penting dalam berbagai kebijakan pembangunan.
Menurutnya, optimalisasi data geospasial bergantung pada empat komponen utama, yakni data, platform, sumber daya manusia, dan regulasi.
“Tanpa keempat hal ini, pemanfaatan data geospasial tidak akan optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, data geospasial memiliki peran luas, mulai dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sektor pertanian dan pertambangan, hingga pengelolaan wilayah perkotaan dan mitigasi bencana.
“Data geospasial menjadi komponen penting yang mungkin tidak terlihat (invisible layer), tetapi berkontribusi besar dalam pengambilan keputusan,” katanya.
Adapun GM of Regional Center SuperMap GIS (Beijing, China), Evelyn Sun, menyampaikan bahwa teknologi geospasial berbasis big data dan 3D memberikan manfaat signifikan bagi pemerintah daerah, terutama dalam manajemen bencana dan perencanaan kota.
“Workshop ini sangat produktif. Peserta mempelajari berbagai teknologi untuk manajemen kebencanaan, termasuk referensi dari China, Malaysia, dan Jepang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pengetahuan lokal pemerintah daerah dan teknologi menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat.
“Pemerintah daerah memahami kondisi wilayah dan tantangan yang dihadapi, sehingga kolaborasi dengan teknologi menjadi sangat penting,” sebutnya.
“Kami berharap peserta dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan,” tambahnya.
Sebagai informasi, Badan Informasi Geospasial (BIG) terus mengakselerasi program nasional pengambilan citra muka bumi Indonesia dalam kerangka Satu Peta Indonesia dengan resolusi skala 1:5.000 sebagai fondasi integrasi data spasial nasional.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dalam mendorong pemanfaatan teknologi dan data sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih cerdas, efektif, dan berkelanjutan. (*)
