Makassar, sulselprov.go.id - Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad membuka Forum Komunikasi Implementasi Strategi pencapaian UHC (Universal Health Coverage) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan bersama Deputi Direksi Wilayah IX Sulselbar BPJS Kesehatan, di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 20 Mei 2024.

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang membahas berbagai isu penting dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Sulawesi Selatan dan terkait Transformasi Sistem Kesehatan Nasional, khususnya soal transformasi pembiayaan kesehatan.

Andi Arsjad mengatakan, keberhasilan sistem jaminan kesehatan dalam mendukung Transformasi Kesehatan. Selain pendekatan kepesertaan hal lain yang perlu mendapat dukungan dari berbagai aspek, seperti peningkatan mutu layanan kesehatan melalui Indikator Nasional Mutu (INM).

"Pada aspek kepesertaan, sebenarnya Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi UHC kita sudah tercapai (100 persen), namun ada tiga kabupaten yang angka keaktifan pesertanya masih dibawah 75 persen. Ini yang mau kita konfirmasi langsung ke kabupaten yang bersangkutan apa saja yang menjadi kendalanya," ucapnya.

Ketiga kabupaten yang angka keaktifan pesertanya masih dibawah 75 persen, yakni Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Soppeng.

Atas laporan BPJS Kesehatan tersebut, lanjutnya, ketiga kabupaten ini pun diundang mengikuti forum itu secara virtual untuk memberikan penjelasan terkait tingkat keaktifan pesertanya yang masih dibawah 75 persen.

Pertemuan itu, kata Andi Arsjad, juga membahas akreditasi layanan kesehatan di Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Sulsel dan juga akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (Rujukan).

"Melihat potret diatas, makansaya berharap seluruh pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan baik itu dukungan peningkatan kepesertaan maupun peningkatan mutu layanan," ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan Sulselbar, Yessi Kumalasari, menjelaskan, salah satu yang menjadi pembahasan dalam forum tersebut adalah terkait tingkat keaktifan peserta BPJS di tiga kabupaten yang masih berada di bawah angka 75 persen, yakni Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Soppeng.

Dari pertemuan ini, katanya, Kepala Dinas Sosial dari tiga daerah tersebut turut hadir secara daring dan menyampaikan paparan tentang upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan keaktifan peserta BPJS di daerahnya masing-masing.

"Dari pemaparan tiga daerah tersebut, beliau-beliau sudah membuat perencanaan dan upaya-upaya untuk meningkatkan keaktifan peserta. Diantaranya, yang pertama tentu untuk validasi dan verifikasi data peserta itu berkoordinasi dengan operator desa, kemudian kedua melakukan verifikasi dan validasi kepada anggota keluarga yang sudah mampu, dan yang ketiga diantaranya pendekatan CSR, badan usaha besar yang bisa mengampu masyarakat yang kurang mampu di wilayah kabupaten kota tersebut supaya bisa mengurangi beban pemerintah daerah," ungkapnya.

Selanjutnya, kata Yessi, mengintensifikasi program Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi) bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Selain itu, Yessi juga mengungkapkan, masih ada beberapa hal krusial yang perlu di koordinasikan dan dikonsolidasikan terkait valudasi data, khususnya data PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) Pemda.

"Karena seharusnya ketika sudah dilakukan rekonsiliasi berkala atas data, tidak ada lagi peserta meninggal yang di daftarkan. Seharusnya tidak ada lagi peserta yang sudah berpindah ke wilayah lain yang masih di daftarkan dan ini menjadi resiko temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan," tegasnya.

Yessi menambahkan, yang lain terkait proses peserta yang di nonaktifkan oleh Kemensos, perlu disosialisasikan ke masyarakat khususnya yang sudah dianggap mampu dan sudah dikeluarkan dari penjaminan penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat. (*)