Makassar, sulselprov.go.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan kawasan Luwu Raya melalui alokasi anggaran berskala besar yang bersumber dari APBD Provinsi Sulsel dan dukungan APBN yang dikelola melalui tugas pembantuan pemerintah provinsi. 

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman menegaskan bahwa berbagai proyek infrastruktur yang saat ini berjalan merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah provinsi terhadap pemerataan pembangunan antarwilayah.

“Paket-paket infrastruktur di wilayah Luwu Raya sudah merupakan bentuk atensi Pemprov Sulsel terhadap pembangunan Luwu Raya,” ujar Jufri Rahman beberapa waktu lalu.

Komitmen tersebut tercermin dari total dana pembangunan yang mengalir ke wilayah Luwu Raya yang mencapai sekitar Rp1,041 triliun.

Angka ini melampaui kontribusi pendapatan daerah Luwu Raya ke kas Pemprov Sulsel yang tercatat sebesar Rp806 miliar, berdasarkan data realisasi APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025.

Kontribusi pendapatan tersebut berasal dari seluruh jenis pajak daerah, sementara belanja pembangunan yang dialokasikan Pemprov Sulsel untuk Luwu Raya melalui APBD Provinsi Sulsel mencapai Rp935 miliar, ditambah dukungan APBN melalui berbagai skema pembiayaan.

Anggaran pembangunan tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur strategis, mulai dari peningkatan konektivitas jalan, penguatan jaringan irigasi, hingga pembangunan fasilitas layanan kesehatan regional yang representatif.

Salah satu porsi terbesar dialokasikan melalui skema Multi Years Contract (MYC) dengan nilai hampir Rp400 miliar, yang menjadi alokasi MYC terbesar dibandingkan wilayah lain di Sulawesi Selatan.

Program MYC ini mencakup pembangunan satu unit rumah sakit regional modern dan terlengkap di Kabupaten Luwu, penanganan jaringan irigasi sepanjang 58.540 meter untuk mendukung daerah irigasi seluas sekitar 11.000 hektare, serta peningkatan jalan strategis kewenangan provinsi sepanjang lebih dari 35 kilometer.

Selain melalui APBD, dukungan APBN untuk sektor pertanian di Luwu Raya mencapai Rp107 miliar. Melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD), Pemprov Sulsel turut mengintervensi pembukaan akses menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sepanjang 15,45 kilometer.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel Andi Ihsan menyampaikan bahwa sejumlah paket penanganan jalan strategis di Luwu Raya saat ini tengah berproses pada tahap lelang.

Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), paket VI perbaikan jalan menyasar ruas Batas Kabupaten Toraja Utara–Pantilang–Bua sepanjang 3 kilometer dan Tedong Bonga–Buntao–Batas Kabupaten Luwu sepanjang 25,96 kilometer.

Ruas lainnya meliputi Pantilang–Bonglo–Batas Kota Palopo sepanjang 17,43 kilometer, Batas Kabupaten Luwu–Latuppa sepanjang 5,17 kilometer, serta tiga ruas jalan di Kota Palopo, yakni Jalan Samiun sepanjang 0,25 kilometer, Jalan Opu Tosappaile sepanjang 1,35 kilometer, dan Jalan Pong Simpin sepanjang 4,82 kilometer.

Untuk mempercepat proses tersebut, Dinas BMBK Sulsel terus berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemprov Sulsel. Pemprov Sulsel juga menyiapkan paket perbaikan akses jalan menuju Kecamatan Seko, wilayah yang selama ini dikenal memiliki kondisi akses ekstrem.

Saat ini, perjalanan menuju Kecamatan Seko masih harus melewati jalan berlumpur dan berbatu serta jembatan kayu. Kendaraan roda empat hanya dapat mencapai Dusun Paladoan, sebelum perjalanan dilanjutkan menggunakan kendaraan roda dua.

Guna meningkatkan aksesibilitas wilayah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) bersama Pemprov Sulsel menyepakati skema pembiayaan bersama. KemenPU mengalokasikan anggaran sebesar Rp48 miliar, sementara Pemprov Sulsel menyiapkan Rp20 miliar.

“Kita sedang proses juga ini, secepatnya kita lelang,” kata Andi Ihsan (29/1).

Ia menjelaskan bahwa proses lelang dari anggaran KemenPU dilakukan secara terpisah dengan APBD Sulsel dan saat ini paket pekerjaan dari KemenPU telah memiliki pemenang.

Secara keseluruhan, kebijakan anggaran ini mencerminkan arah fiskal Pemprov Sulsel yang menempatkan pemerataan dan keadilan pembangunan sebagai prioritas, sekaligus memperkuat struktur ekonomi regional dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar secara berkelanjutan, dengan Luwu Raya sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan Sulawesi Selatan ke depan. (*)