Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meraih penghargaan tertinggi di bidang keuangan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Penghargaan ini diserahkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulsel Marni Misnur kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (18/10).
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulsel, Marni Misnur, mengatakan, penghargaan ini diberikan karena laporan keuangan Pemprov Sulsel sesuai dengan aturan. Tahun 2016, laporan keuangan berdasarkan equal basic dan itu agak susah di jalankan. Tapi, Pemprov Sulsel bisa melewatinya.
"Pemprov Sulsel meraih opini WTP dari BPK, dan kami atas nama pemerintah juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah di Sulsel dan jajarannya. Ini adalah prestasi tertinggi dalam laporan keuangan karena 2016 laporannya berbasis equal dan itu memang laporan akuntansi sehingga penghargaan itu sulit didapat. Tapi alhamdulillahi ini bisa," ujarnya.
Selain Pemprov Sulsel, kata Misna, ada 21 kabupaten di Sulsel yang mendapat penghargaan ini. Hanya empat kabupaten yang belum memperoleh, diantaranya Takalar, Jeneponto, Toraja Utara, dan Enrekang.
"Mungkin karena ada masalah pilkada, sehingga laporan agak terabaikan dan tidak memperoleh nilai tertinggi," lanjutnya.
Terkait dana desa, ia mengimbau untuk tahap kedua ini dana desa harus 95 persen sudah terserap dari yang pertama. Kemudian, 75 persen sudah harus ada outputnya. "Kan ini masih sampai Desember, jadi mereka masih terus untuk menyempurnakan. Karena dengan beralihnya pertanggungjawaban ini ke daerah, otomatis akan lebih ketat lagi dari sebelumnya," tegasnya.
Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi kado spesial di HUT Sulsel. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua elemen, dari kebersamaan yang senantiasa terbangun di Sulsel.
"Ini penghargaan nasional yang ke 230. Dan memang yang paling sulit penghargaannya adalah Sri Mulyani. Itu karena idealisme," kata Syahrul.
Ia menyampaikan, Provinsi Sulsel penduduknya sembilan juta dengan akselerasi yang tinggi. Uang yang beredar disini sangat besar. Dari enam provinsi di Sulawesi, 48 persen terkonsentrasi di Sulsel.
"Seluruh Sulawesi terkonsentrasi disini sehingga tanggung jawab kita sangat besar," imbuhnya.
Ia menambahkan, di Sulsel hanya empat kabupaten yang tidak meraih WTP, dan tiga diantaranya karena melaksanakan pilkada. Takalar dan Toraja incumbentnya kalah. Enrekang ada satu poin yang bersoal. Yang memang lumayan bermasalah di Jeneoonto, karena administrasi asetnya kacau.
"Tapi secara umum semua daerah oke. Dan ini akan jadi catatan saya. Begitupun dana desa. Secara umum, dari 3.000 desa dan kelurahan yang ada, tinggal 500 desa yang tidak dalam kendali elektronik government dan ini kerjasama dengan KPK," urainya.
Rabu, 18 Oktober 2017 (Srf/Yy)
