website resmi pemerintah provinsi sulawesi selatan http://sulselprov.go.id

Penerapan Seragam Baru PNS Dipastikan Tidak Menyerap Anggaran Khusus

  • 3648 pengunjung
  • 5193 hits
  • 11 Feb 2016
Penerapan Seragam Baru PNS Dipastikan Tidak Menyerap Anggaran Khusus

Berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2016, tentang perubahan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen dalam negeri,dan pemerintah daerah,menetapkan tiga pakaian wajib bagi pegawai negeri sipil.

Seragam baru tersebut terdiri dari baju khaki atau Pakaian Dinas Harian (PDH), baju batik, serta baju seragam hitam putih.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Abdul Latif, M.Si, saat ditemui dikantor Gubernur Sulsel, beberapa waktu yang lalu, mengatakan, aturan pakaian dinas PNS khususnya dilingkup Sulsel dipastikan tidak akan menyerap anggaran khusus.

Hal ini karena hampir seluruh PNS lingkup Sulsel memiliki pakaian hitam putih, dan batik, sehingga tidak perlu dilakukan pengadaan barang.

Pemerintah Provinsi Sulsel , juga masih melakukan pengkajian dan meminta masukan dan saran dari berbagai pihak / sehingga dalam penerapannya berjalan lancar, apa lagi petunjuk tekhnis dari kemendagri belum ada.

Berdasarkan informasi baju khaki atau PDH akan digunakan pada hari Senin dan Selasa, baju hitam putih pada hari Rabu,sementara kamis dan Jumat, menggunakan baju batik dan olahraga.

Peraturan baru tentang pakaian dinas ini juga hanya akan diberlakukan bagi para PNS, sementara pegawai yang masih berstatus non PNS akan disesuaikan dengan seragam yang berbeda.

Kamis, 11 Februari 2016 (Srf/Ht)

 

Terkait

    • 896 pengunjung
    • 899 hits
    • 13 01 2016

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meminta Bank Sulselbar memprioritaskan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Disamping itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan perbankan perlu ditingkatkan, baik dari sisi produk dan pelayanan.  Selengkapnya.

    • 929 pengunjung
    • 891 hits
    • 27 01 2016

    Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat mutlak dilakukan pemerintah saat ini, hal ini berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa badan publik wajib menyampaikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Hal tersebut mendorong transparansi pemerintah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efesiensi, efektif, transfarans, terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif  dan akuntabel. Selengkapnya.

    • 1025 pengunjung
    • 913 hits
    • 28 01 2016

    Kegiatan yang dilaksanakan hingga akhir Tahun 2015 telah menunjukkan suatu kemajuan yang cukup berarti, karena kita telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dan apa yang telah dicapai hendaknya menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja demi pembangunan dan kemaslahatan rakyat Sulawesi Selatan. Selengkapnya.

menu lainnya