website resmi pemerintah provinsi sulawesi selatan http://sulselprov.go.id

Penjabat Sekda Sulsel Himbau ASN Shalat Berjamaah

  • 62 pengunjung
  • 7 hits
  • 13 Apr 2018
Penjabat Sekda Sulsel Himbau ASN Shalat Berjamaah

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Drs. H. Tautoto Tana Ranggina, M.Si, membuat gebrakan tiga hari setelah dilantik menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah. Tautoto, membuat surat edaran yang berisi himbauan shalat berjamaah di masjid kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) jika adzan berkumandang.

Surat edaran berisi himbauan untuk shalat berjamaah di masjid tepat waktu itu ditandatangani Tautoto tiga hari usai dilantik oleh Penjabat Gubernur Sulsel, DR. Soni Sumarsono, M.DM pada Senin (9/4/2018) lalu.

Surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kantor Gubernur Sulsel ini, meminta kepada ASN dan non ASN muslim yang bekerja di lingkup Kantor Gubernur Sulsel agar menghentikan kegiatan saat adzan berkumandang dan segera ke masjid untuk shalat berjamaah.

Salah satu pegawai di Provinsi Sulsel, Drs. Jamil Firdaus, menyambut baik surat edaran ini. Menurutnya, shalat tepat waktu adalah perintah agama yang harus dijalankan.
“Kami sangat setuju dengan surat edaran tepat waktu ini. Di Mekkah, penduduknya bekerja hanya untuk shalat, makanya Mekkah penuh dengan keberkahan. Kita harap keberkahan Mekkah juga menular di Sulsel dengan adanya surat edaran ini,” katanya.

Ajakan untuk shalat berjamaah ini juga diterapkan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel yang dipimpinnya.

Jumat, 13 April 2018 (Srf/Er)

Terkait

    • 1151 pengunjung
    • 1048 hits
    • 13 01 2016

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meminta Bank Sulselbar memprioritaskan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Disamping itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan perbankan perlu ditingkatkan, baik dari sisi produk dan pelayanan.  Selengkapnya.

    • 1301 pengunjung
    • 1105 hits
    • 27 01 2016

    Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat mutlak dilakukan pemerintah saat ini, hal ini berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa badan publik wajib menyampaikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Hal tersebut mendorong transparansi pemerintah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efesiensi, efektif, transfarans, terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif  dan akuntabel. Selengkapnya.

    • 1491 pengunjung
    • 1206 hits
    • 28 01 2016

    Kegiatan yang dilaksanakan hingga akhir Tahun 2015 telah menunjukkan suatu kemajuan yang cukup berarti, karena kita telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dan apa yang telah dicapai hendaknya menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja demi pembangunan dan kemaslahatan rakyat Sulawesi Selatan. Selengkapnya.

menu lainnya