Perempuan diyakini menjadi kunci dalam menjaga perdamaian suatu bangsa. Hal ini karena sikap cinta damai tumbuh dalam diri seseorang berkat proses pembentukan karakter yang dilakukan seorang ibu. Keyakinan ini disampaikan oleh Presiden RI disela-sela kunjungan Hari Perdamaian Internasional di Sumenep Jawa Timur baru-baru ini.
Dalam ruang lingkup kecil sebuah keluarga mereka bisa menjadi pemain penting menciptakan harmoni. Karakter yang tentram dan damai harus ditumbuhkan dari lingkungan keluarga. Perempuan memiliki kesempatan menumbuhkan sifat-sifat paling mendasar tersebut dalam pendidikan anak.
Yenny Wahid menambahkan, perempuan memainkan peran sangat penting dalam menjaga dan mewujudkan perdamaian, tidak hanya dalam konteks keluarga tetapi juga masyarakat luas. Selain itu pemberdayaan perempuan tidak semata-mata menuntut hak namun saling bersinergi dengan harmonis antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah kerja sama. Mencetak masyarakat yang saling menghargai sesama manusia, toleran dan penuh perdamaian adalah harapan dari sebuah pemberdayaan perempuan.
Sebuah kerangka yang digunakan untuk memperbaiki diri menjadi pribadi lebih baik akan melahirkan tata sosial yang baik pula. Merevisi pandangan-pandangan yang ternyata selama ini keliru kita yakini sebagai kebenaran. Seperti melanggar rambu lalu lintas, tidak taat di jalan raya, menerobos larangan. Sebuah contoh tadi adalah keseharian yang dapat diajarkan di rumah.
Semua gerak kehidupan sejatinya menuju kearah kebaikan, dalam istilah idiomatik dari kegelapan berubah menjadi terang benderang. Atau hijrah, bisa juga dikatakan bertransformasi. Dalam konteks apapun kerangka atau spirit transformasi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada gilirannya masyarakat yang transformatif akan melahirkan bangsa yang transformatif secara pribadi, sosial dan kebangsaan. Agar dapat dijadikan landasan memproduksi kebijakan- kebijakan yang transformatif menuju pembangunan manusia seutuhnya dan kemakmuran rakyat.
Seluruh aspek kehidupan gerak positifnya adalah dalam rangka untuk menunaikan perubahan, berpindah dari satu fenomena atau kondisi ke kondisi lain yang lebih baik. Bukan bertransformasi jika perpindahan itu tak menghasilkan perubahan yang lebih baik. Tentu saja transformasi di bidang apapun. Jika gerak yang di hasilkan adalah gerak regresif, hal tersebut tidak dapat dikatakan bertransformasi.
Peranan perempuan sangat menentukan dalam membangun sekaligus mencetak generasi penerus bangsa yang handal, bersaing, berkiprah dalam pembangunan kebangsaan dan kenegaraan. Peningkatan kualitas hidup bangsa adalah di tangan dingin perempuan. Secara langsung maupun tidak langsung, melalui penciptaan situasi yang kondusif dalam pendidikan keluarga di ruang lingkup rumah . Tentu tidak salah jika perempuan sebagai sebuah proses pembentukan kesadaran dan kapasitas dalam menentukan maju mundurnya sebuah bangsa. Perempuan adalah madrasah pertama yang menanamkan nilai agama, budaya dan ahlak baik bagi generasi muda.
Peran menyeluruh pemerintah
Kebijakan yang dilahirkan pemerintah jika tidak memihak dan tidak ramah pada kemaslahatan bahkan justru mendatangkan kemudaratan atau kerusakan harus ditolak. Dapat memantik kehebohan, keriuhan, perdebatan dan cenderung sangat menguras energi. Situasi yang demikian kadar bahayanya lebih dahsyat. Berimbas langsung pada mekanisme kestabilan berbangsa dan bernegara. Peran pemerintah harus didorong untuk berjihad memerangi berbagai ketimpangan diberbagai sektor. Terutama di sektor ekonomi, keamanan dan hukum. Biasanya ketimpangan menjadi alasan saudara-saudara kita yang belum paham makna bertransformasi secara utuh dalam bernegara dan berbangsa akan terprovokasi berbuat anarkis. Nilai kebangsaan harus diperkokoh. Hak-hak kelompok minoritas dilindungi sebagai bentuk perlindungan dari suara mayoritas di negeri yang dihuni oleh beragam suku, agama dan ras.
Harus diakui bahwa kondisi peradaban publik serta penghormatan hak azasi manusia dalam keadaan darurat. Masyarakat Indonesia pascareformasi masih belum hidup dalam penghargaan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi merajalela, badut politik di Senayan semakin sangar, hoaks atau berita bohong di medsos tak terbendung. Diperparah dengan perekonomian mengalami kelesuan. Kondisi ini digambarkan oleh Lawren J Peter sebagai polusi birokrasi. Kadar bahayanya sangat memiriskan mengingat berimbas langsung pada mekanisme jalannya stabilitas tatanan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dan sudah tentu hal tersebut harus dihindari dan diminimalisir semaksimal mungkin.
Imbauan saja tidak cukup, hampir tiga tahun Jokowi-Kalla memerintah janji membangun tatakelola pemerintahan yang bersih dan mewujudkan penegakan hukum yang bebas korupsi belum sepenuhnya terealisasi. 32 persen tersangka korupsi yang ditangani KPK adalah aktor politik, mereka adalah 78 kepala daerah, 134 anggota Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kompas, 14/9). Kini tinggal menunggu keberanian Jokowi-Kalla melakukan reformasi dan transformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan sesuai Nawacita. Sebab korupsi tidak akan selesai dengan imbauan semata, perubahan harus secara menyeluruh. Paling tidak kegiatan mengajak masyarakat hari ini menjaga akal sehat dan kekritisan serta mencerna segala apa yang ditawarkan didepan mata. (Divia/Mks)
