Makassar, sulselprov.go.id - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A DALDUK KB) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 10 Desember 2025.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, dr. Ishaq Iskandar, yang hadir membuka kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa forum evaluasi ini merupakan instrumen penting untuk menilai capaian program, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan strategi percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, Sulawesi Selatan saat ini berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu dari tiga provinsi terbaik dalam percepatan penurunan stunting di tingkat nasional.
“Ini merupakan pencapaian luar biasa yang mencerminkan kerja keras dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tenaga kesehatan, kader, dan pendamping keluarga di lini terdepan. Prestasi tersebut juga tidak terlepas dari perjalanan kita selama beberapa tahun terakhir,” ucapnya.
Ishaq menjelaskan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting Sulawesi Selatan berada pada angka 23,3 persen. Data ini menjadi acuan bagi seluruh kabupaten/kota untuk memperkuat intervensi selama tahun 2025.
Ia menambahkan bahwa berbagai indikator layanan esensial—mulai dari pemeriksaan ibu hamil, pemantauan gizi balita, peningkatan ASI eksklusif, hingga pendampingan keluarga—menunjukkan tren perbaikan di sebagian besar wilayah meski masih memerlukan akselerasi di beberapa daerah.
Selain capaian tersebut, Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmen melalui dua program unggulan, yakni Aksi Stop Stunting (ASS) dan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).
“Di samping capaian tersebut, Sulawesi Selatan juga terus menguatkan komitmen melalui dua program unggulan yaitu Aksi Stop Stunting (ASS) dan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), yang menjadi program penting dalam percepatan penurunan stunting,” jelas Ishaq.
Program ASS, lanjutnya, merupakan gerakan percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan.
“Program ini mendorong peningkatan layanan kepada keluarga berisiko stunting, penguatan edukasi gizi, serta optimalisasi peran tenaga kesehatan, kader posyandu, dan Tim Pendamping Keluarga dalam mencegah serta menangani kasus stunting di masyarakat,” ungkapnya.
Ishaq optimistis bahwa penguatan inovasi daerah, peningkatan layanan dasar, serta kolaborasi lintas sektor yang solid akan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai provinsi unggulan dalam penurunan stunting pada tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Perencanaan Keluarga DP3A DALDUK KB, Andi M. Yusuf Satria, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi capaian program percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sepanjang tahun berjalan.
“Mengidentifikasi tantangan, kendala, serta praktik baik (best practices) dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan oleh TPPS di berbagai tingkatan. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan, termasuk peran aktif TPPS kabupaten/kota sebagai ujung tombak implementasi di lapangan,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga memperkuat peran TPPS Provinsi sebagai pembina dan pendamping kabupaten/kota dalam hal kelembagaan, pemantauan, pelaporan, serta menjadi forum pembelajaran bersama antarwilayah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program.
Kegiatan ini dihadiri sekitar 220 peserta yang terdiri dari Ketua TPPS 24 Kabupaten/Kota, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas OPD KB, Keanggotaan TPPS Provinsi, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Kanwil Kemenag RI Sulsel, Balai POM Sulsel, Tim Penggerak PKK Sulsel, Dharma Wanita Persatuan Sulsel, mitra percepatan penurunan stunting, serta akademisi. (*)
