website resmi pemerintah provinsi sulawesi selatan http://sulselprov.go.id

Pertemuan Persekutuan Kaum Wanita (RKW) Gereja KIBAID Tahun 2018

  • 77 pengunjung
  • 12 hits
  • 04 Jul 2018
Pertemuan Persekutuan Kaum Wanita (RKW) Gereja KIBAID Tahun 2018

Dalam mengantisipasi era globalisasi yang sarat akan tantangan dan nuansa perubahan, sikap  arif dan bijaksana melalui pendekatan etika dan moral, yang  bersumber dari ajaran dan nilai-nilai agama sangat diperlukan. Salah satu sasaran pembangunan agama yang mendapat perhatian dan menjadi harapan seluruh lapisan masyarakat adalah terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama yang merupakan syarat mutlak terwujudnya stabilitas nasional.

Demikiandiungkapkan Pejabat Sekretaris Daerah Prov. Sulsel, Tautoto Tana Ranggina saat membuka acara Pertemuan Persekutuan Kaum Wanita (RKW) Gereja KIBAID Tahun 2018 di Ballroom Golden Lili Four Point Makassar, Rabu (4 Juli 2018)

“Untuk itu dituntut rasa kebersamaan yang akan menciptakan kesatuan, terutama kaum perempuan yang  merupakan mitra dalam pelayanan gereja,”jelasnya.

“Kerohanian seorang perempuan tidak dapat diukur pada keterlibatannya didalam kesibukan pelayanan gereja, melainkan pada kesaksian hidupnya sehari-hari ditengah keluarganya,”lanjutnya.

“Kaum perempuan yang melayani dan berkarya didalam pelayanan gerejawi seyogyanya rendah hati, penuh pengabdian dan tidak bersikap sok kuasatanpa melupakan karya dan kiprahnya dibidang yang lain. Terutama keluarganya,”pungkasnya.

Rabu, 4 Juli 2018 (Rst/Na)

Terkait

    • 1771 pengunjung
    • 1324 hits
    • 13 01 2016

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel meminta Bank Sulselbar memprioritaskan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Disamping itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan perbankan perlu ditingkatkan, baik dari sisi produk dan pelayanan.  Selengkapnya.

    • 1826 pengunjung
    • 1267 hits
    • 27 01 2016

    Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat mutlak dilakukan pemerintah saat ini, hal ini berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa badan publik wajib menyampaikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Hal tersebut mendorong transparansi pemerintah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efesiensi, efektif, transfarans, terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif  dan akuntabel. Selengkapnya.

    • 1701 pengunjung
    • 1242 hits
    • 28 01 2016

    Kegiatan yang dilaksanakan hingga akhir Tahun 2015 telah menunjukkan suatu kemajuan yang cukup berarti, karena kita telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dan apa yang telah dicapai hendaknya menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja demi pembangunan dan kemaslahatan rakyat Sulawesi Selatan. Selengkapnya.

menu lainnya