Enrekang, sulselprov.go.id - Untuk meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dalam mendorong capaian optimal beberapa program Hukum dan HAM di Wilayah, Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang.
Koordinasi ini dilakukan pada Jumat (15/3) dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi bersama Kepala Bidang HAM, Utary Sukmawati Syarief dan Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Ayusriadi, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Muh Asri Wahyuddin, dan Jajaran.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi menyampaikan bahwa program Hukum dan HAM yang ada di wilayah sangat lekat dengan Pemerintah Daerah.
Ini disebabkan karena Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kita berharap sinergitas dengan Pemda berjalan baik, karena program di Wilayah ini tonggaknya banyak ada di Pemda. Salah satunya Penilaian Indeks Reformasi Hukum, Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pelaporan Aksi HAM, kemudian Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah dan ke depan juga terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM,” terang Hernadi.
Koordinasi di Kabupaten Enrekang ini diterima langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah, Andi Sapada di ruang kerjanya, didampingi Kepala Bagian Hukum, Dirhamsyah.
Apresiasi atas kunjungan ini. Mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang baik dalam meningkatkan program hukum dan HAM di Enrekang,” Ujar Andi Sapada.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak mengatakan bahwa pihaknya sangat concern membangun sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Mustahil program-program nasional dapat dicapai di Wilayah tanpa kerja tim dan kolaborasi olehnya itu Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sangat penting,” Kata Liberti.
Kunjungan ini turut dihadiri oleh Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Andi Pramita Krisnayanti dan Fatmawati Rahmat serta jajaran pelaskana pada Bidang HAM.
Tim Subbid Pemajuan HAM secara terpisah juga memberikan pendampingan Penyusunan Data Dukung Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelaporan Aksi HAM di Ruang Kerja Kepala Bagian Hukum Setda Enrekang. (*)
