Makassar, sulselprov.go.id - Pj Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Ibis, Jalan Maipa Makassar, Rabu, 27 September 2023.
Dalam sambutannya, Andi Muhammad Arsjad mengatakan, rakor ini adalah salah satu program prioritas dari Pj Gubernur Sulsel, yakni pengendalian inflasi. Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dinyatakan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, bermutu dan bergizi.
Dalam menjaga ketahanan pangan, kata Arsjad, pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan.
Ia menjelaskan, kondisi faktual belakangan ini, memperlihatkan bahwa hambatan-hambatan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan masih kendala pemerintah.
"Kendalanya yaitu ketersediaan produksi bahan pangan pokok belum merata sepanjang waktu dan antara wilayah. Kedua, beberapa pangan pokok masih tergantung pasokan dari luar negeri. Ketiga, wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang berbentuk kepulauan. Keempat, prasarana dan sarana distribusi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan," urai Arsjad.
Menurut Arsjad, harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait guna kecukupan pangan masyarakat karena merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan dan berkontribusi terhadap inflasi. Untuk itu, pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi, memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi untuk mencegah kegagalan pasar (market failure) yang dapat berefek tergerusnya pemenuhan kebutuhan masyarakat.
"Kami berharap kepada peserta rapat yang hadir, dapat mengikuti rapat dengan seksama untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan," harapnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perwakilan Bank Indonesia (BI), Perwakilan Bulog, serta Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Kota se-Sulsel, para perwakilan Forkopimda Sulsel, serta para pelaku usaha pangan. (*)
