Bertempat di Hotel Regency Makassar berlangsung acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2016. Acara dibuka oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Abdul Haris, M.Si, Kamis (26/05/2016).
Dihadapan peserta rapat, Abdul Haris menyampaikan apresiasinya dan menyambut baik serta berterima kasih kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh rombongan dan para Bupati/Walikota dan beberapa mitra kerja BKKBN, karena kehadirannya merupakan bentuk kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap program ini.
Abdul Haris mengatatakan, secara umum permasalahan kependudukan mencakup beberapa aspek yaitu jumlah penduduk yang relatif, laju pertumbuhan penduduk, angka kelahiran, masalah angka kematian ibu dan anak masih tinggi dan masalah mobilitas penduduk yang terkait dengan sebaran penduduk, urbanisasi, dan transmigrasi.
“Di Sulawesi Selatan sendiri, laju pertumbuhan kita dibawah nasional yakni 1,17%, sedangkan nasional 1,49% sesuai hasil sensus penduduk tahun 2010 dan sudah memenuhi target RPJMN 2015-2019 yakni 1,21% dan diperkirakan pada tahun 2035 penduduk Sulsel mencapai 9,6 juta jiwa,”tambahnya.
“Mencermati kondisi permasalahan tersebut, jika tidak segera ditangani dengan baik akan berimplikasi terhadap ketersediaan pangan dan daya dukung lingkungan dan bahkan nerdampak luas terhadapbidang kehidupan lainnya baik kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi termasuk potensi konflik sisial,”jelas Haris.
Ia berharap kepada jajaran BKKBN untuk segera dirumuskan berbagai kebijakan dan strategi penyelenggaraan program kependudukan, keluarga berencana dan Pembangunan keluarga khsusnya di Sulsel termasuk membangun jalinan kemitraan dengan berbagai institusi, lembaga, organisasi kemasyarakatan baik di tingkat Prov maupun Kab/Kota.
Sementara Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Ir. Ambar Rahayu, Mns mengatakan, selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dengan masih rendahnya capaian targhet/sasaran RPJMN 2004 dan RPJMN 2010-2014 bidang kependudukan dan KB, karena sinergitas antara pemerintah daerah dan mitra kerja belum optimal.
“Pada aspek ketahanan keluarga, BKKBN telah mengembangkan revolusi mental berbasis keluarga melalui kegiatan-kegiatan pembinaan yang ada di kelompok-kelompok kegiatan, seperti Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia, Kelompok UPPKS dan pembinaan ketahanan remaja melalui pendewasaan usia perkawinan,” pungkas Ambar Rahayu.
Kamis, 26 Mei 2016 (Ht/Rst)
