Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang berharap perguruan tinggi asal China dan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan serta Badan Litbang Pemprov. Sulsel yang sedang melakukan penelitian tentang rumput laut di Sulawesi Selatan akan menemukan manfaat baru dari kegunaan rumput laut selain bahan makanan dan farmasi. Dia juga berharap agar temuan baru itu pertama kali ditemukan di Sulawesi Selatan."Kita harapkan hasil penelitian nantinya akan menemukan manfaat baru selain sebagai bahan makanan dan obat obatan dari rumput laut, dan itu pertama kali ditemukan di Sulawesi Selatan," kata Agus ketika membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) di Hotel Novotel Makassar, Jumat (20/1/2017).
Agus AN juga mengatakan bahwa perspektif ekonomi telah menunjukkan kalau produksi kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan pada tahun 2016 yang bersumber dari hasil komoditi rumput laut mencapai 3,4 juta ton. Sementara komuditas unggulan rumput laut untuk ekspor pada tahun 2016 sebesar 105.127 ton atau senilai 85,87 juta dollar US.
Dia menambahkan bahwa hasil yang dicapai dari komoditi rumput laut tersebut belumlah maksimal karena baru sekitar 32.000 ha lahan yang berproduksi, sementara potensi lahan yang tersedia seluas 98.617 ha.
Mantan Ketua DPRD Sulawesi Selatan itu berharap agar para petani dan pengusaha rumput laut bersama pemerintah terus mendorong agar produksi rumput laut di Sulawesi Selatan terus meningkat dan menghasilkan rumput laut yang berkualitas, karena hingga saat ini produksi rumput laut dari Sulawesi Selatan dikenal cukup bagus.
Ketua Umum ARLI, Safari Azis Husain pada kesempatan itu mengatakan bahwa pihaknya terus berpartisipasi aktif mendukung program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ekspor tiga kali lipat. Karena menurutnya Sulawesi Selatan memang dikenal sebagai basis rumput laut di Indonesia, bahkan komoditi rumput laut dari Sulawesi Selatan dikenal baik di pasar dunia.
Safari berharap agar setiap penyusunan kebijakan tentang rumput laut di pusat agar juga melibatkan daerah, agar kebijakan yang diambil pusat sinkron dengan kondisi yang ada di daerah.
Jumat, 29 Januari 2017 (Amr/Er)
