Seluruh stakeholder di lingkup Provinsi Sulsel telah berkomitmen untuk mempercepat serapan anggaran dana APBN Tahun Anggaran 2016. Apalagi, sejak beberapa tahun terakhir serapan dana APBN terus menurun.
Kepala Bagian Umum Ditjen Perbendaharaan dan Keuangan Negara, Nur Said, melaporan kondisi penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2015. Dimana, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, penyerapan anggaran telah mencapai 90,95 persen, dengan sisa anggaran yang belum terserap sebesar Rp2,02 triliun. Penyerapan Belanja Pegawai mencapai 98,64 persen dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 90,95 miliar, penyerapan Belanja Barang mencapai 90,44 persen dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp625 miliar, penyerapan Belanja Modal 84,76 persen dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp1,16 triliun, dan penyerapan Bantuan Sosial 90,31 persen dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp153 miliar.
"Tingkat penyerapan yang tidak maksimal sudah berlangsung selama tujuh tahun terakhir. Penyerapan tertinggi mencapai 95,51 persen terjadi pada tahun 2009. Setelah itu, penyerapan anggaran mengalami penurunan terus menerus," papar Nur Said pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pelaksanaan APBN 2016, di Gedung Keuangan Negara Makassar, Selasa (2/2/2016).
Ia menyampaikan, pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda PA) ini membahas permasalahan terkait pelaksanaan anggaran dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh stakeholder sebanyak 300 orang yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari 150 satuan kerja yang merupakan perwakilan dari 49 Kementerian/ Lembaga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.
"Rakorda Pelaksanaan Anggaran ini merupakan salah satu strategi untuk memaparkan permasalahan penyerapan anggaran tingkat strategis. Kegiatan ini rencananya akan kami adakan setiap semesteran dan akan kami laporkan hasilnya kepada Bapak Gubernur," ujarnya.
Sejalan dengan pelaksanaan Rakorda ini, juga akan diselenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan mengundang pejabat teknis keuangan dari sedikitnya delapan Kementerian/Lembaga untuk menggali permasalahan seputar penyerapan anggaran di tataran operasional. "Kiranya hasil dari EPA dan Rakorda PA ini dapat menjadi bahan Bapak untuk dapat mendorong instansi-instansi di lingkup Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat mengoptimalkan belanja secara efektif dan efisien," harapnya.
Rendahnya penyerapan anggaran pada tahun 2015, terangnya, antara lain disebabkan oleh lambatnya proses pengadaan barang/jasa, keterlambatan dalam penyampaian dokumen pelaksanaan anggaran, perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga, keterlambatan penunjukkan pejabat perbendaharaan serta keterlambatan petunjuk teknis dari kementerian/lembaga. Salah satu hal yang secara signifikan mempengaruhi penyerapan adalah kehati-hatian berlebihan dari para pejabat pembuat komitmen untuk melakukan perikatan/kontrak dalam pengadaan barang/jasa.
"Dapat dimaklumi, para pejabat tersebut tidak mau terperosok dalam ranah hukum yang seringkali timbul walaupun dalam pelaksanaan anggaran telah menitikberatkan aspek kehati-hatian. Luasnya perasaan takut tersebut menyebabkan penyerapan anggaran terutama terkait belanja barang dan belanja modal pada akhirnya ikut terpengaruh menjadi rendah sehingga kita seringkali kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi," terangnya.
Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan, anggaran terbesar APBN untuk Kawasan Timur Indonesia ada di Sulsel. Oleh karena itu, konsolidasi awal untuk membangun tekad memaksimalkan serapan anggaran adalah menjadi penting. Tetapi, selain memaksimalkan serapan anggaran, efektifitas, ketepatan, dan kebenaran proses anggaran juga harus menjadi perhatian semua pihak.
"Rapat koordinasi ini di awal tahun menjadi penting sehingga koreksi-koreksi kita, integrasi dan sinkronisasi dari berbagai pihak harus saling menunjang. Jadi, pelaporan Ditjen Perbendaharaan dan Keuangan Negara ke Gubernur, kemudian Gubernur ke SKPD serta ke instansi vertikal lainnya bisa kita monitor untuk percepatan anggaran itu," kata Syahrul.
Menurutnya, jika anggaran itu cepat berada di lapangan, perputaran ekonomi akan terenergi dan terdorong, sebagaimana yang telah dicapai di tahun 2015. Pada tahun 2016 ini, diharapkan serapannya lebih cepat, apalagi anggarannya naik Rp9 triliun dari tahun sebelumnya.
"Beberapa langkah strategis yang harus dilakukan, salah satunya harus mempercepat tender. Harus berproses, tapi takut berlebihan juga tidak boleh," imbuhnya.
Ia mengakui, Januari ini masih minim karena masih banyak juknis yang berproses. Tapi, ia menekankan agar harus lebih cepat dari tahun lalu. Mengingat tahun lalu, Juknis baru turun Mei sehingga seluruh kegiatan terdorong ke Agustus.
"Tahun ini harus lebih cepat. Harus Februari. Di lingkup Pemprov Sulsel saja, Januari ini kan sudah ada delapan proyek yang sementara jalan," tuturnya.
Selasa, 2 Februari 2016 (Dw/Tn)
