Persoalan klasik dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama ini adalah keterbatasan UMKM untuk memperoleh akses kredit pada lembaga jasa keuangan (bank maupun non bank). Suku bunga yang relative tinggi membuat UMKM sulit berkembang, padahal UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
Hal tersebut diungkapkan Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Andi Syukri Mattinetta, M.Si saat membuka acara Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah dalam Program KUR, di Hotel Swiss Bell in Makassar, Kamis (23/3/).
“Kehadiran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kebijakan pemerintah yang menjadi jawaban untuk pengembangan UMKM,”lanjutnya.
“Dengan KUR, pelaku UMKM diberikan akses untuk memperoleh kredit (pembiayaan) dengan suku bunga yang rendah,”jelasnya.
Ia menambahkan, penyaluran KUR di Sulsel tahun 2016 mencapai Rp 511 triliun untuk 204.508 UMKM, sementara pada Januari 2017 telah tersalurkan Rp 103.5 milyar untuk 77.576 UMKM.
Selain memfasilitasi KUR, Pemprov Sulsel melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga memfasilitasi akses non KUR kepada UMKM dan memfasilitasi “Gerakan Fasilitasi Akses Kredit 3 x 1000 UMKM Binaan Pemerintah Daerah” dengan total kredit sebesar Rp 2,59 triliun.
Kamis 23 Maret 2017 (Na/Rst)
