Rencana lokasi pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak Desember 2015 lalu terus bergulir, bahkan menjadi polemik.
Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si.,M.H mengaku, belum bisa berkomentar banyak karena saat ini masih terus dikaji oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan tidak mau lebih memperkeruh keadaan.
Syahrul menilai Mendagri pasti mempunyai alasan, kenapa pelantikan kepala daerah dilaksanakan di Istana Negara, sehingga memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap, agar pelantikan kepala daerah terpilih bisa lebih efektif dan efisien agar tidak memakan biaya yang besar.
Berdasarkan informasi, Mendagri mengusulkan pelantikan kepala daerah di Istana Negara untuk menempatkan para pimpinan daerah sebagai tangan kanan Presiden.
Jumat, 29 Januari 2016 (Srf/An)
