Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulaqesi Selatan, Abdul Hayat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Hotel Novotel Makassar, Senin (29/7/2019). Kegiatan ini diikuti oleh 200an peserta dari berbagai unsur, termasuk dari unsur kepolisian.

Abdul Hayat dalam sambutannya menyebutkan, saat ini desa harus menjadi prioritas utama. 

"Prioritas kita mesti sepakati desa yang kuat melahirkan kabupaten yang kuat. Kalau kabupaten kuat provinsi kuat, jika provinsi kuat, Insya Allah Indonesia hebat," ungkapnya.

Abdul Hayat juga menekankan anggaran Dana Desa harus sampai pada sasaran dan harus dikawal dengan baik. Demikian juga dengan proses, harus berjalan dengan baik, termasuk tertib administrasi. 

"Ada dana jangan sampai desa bingung menggunakan Dana Desanya. Ada petunjuknya A, ada yang petunjuknya B, jangan sampai itu terjadi," ujar Abdul Hayat. 

Menurutnya, pertahanan nasional akan kuat jika pertahanan di desa kuat, peranan Dana Desa bagaimana membuat desa menjadi kuat. Jika pertahanan di desa lemah, tentu pertahanan sosial juga lemah. Ia berharap, asistensi lebih banyak dilakukan ke desa-desa. 

"Hemat saya perbanyak asisten ke desa, kurangi ke Jakarta. Karena Provinsi itu perwakilan pusat," ujarnya. 

Ia menekankan bahwa sinergi dapat berlangsung dengan baik jika koordinasi dan komunikasi juga berjalan dengan baik. 

Dalam empat tahun terakhir Sulsel telah menerima total Dana Desa Rp8,1 triliun dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai juga tidaklah sedikit jumlahnya, mulai dari ketersediaan infrastruktur layanan sosial dasar seperti jalan, jembatan, drainase, pustu dan posyandu, PAUD dan sarana prasarana lainnya. Selain itu terjadi peningkatan ekonomi masyarakat melalui Usaha BUMDES dan penyediaan lapangan pekerjaan baru di Desa. 

Sesuai Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, Provinsi Sulawesi Selatan saat ini baru memiliki 6 Desa Mandiri, 147 Desa, 1.443 Desa Berkembang dan 569 Desa Tertinggal.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMPD) Sulsel, Ashari F Radjamilo menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka menjalin sinergitas terkait pengawalan Dana Desa di Sulsel. 

"Kita berharap dari kegiatan ini tercipta koordinasi teknis terhadap pengelolaan dana desa," pungkasnya. 

Senin, 29 Juli 2019 (Srf/Na)