Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani mengajak seluruh elemen terkait untuk bersinergi dalam mewujudkan percepatan perhutanan sosial.
Hal ini disampaikan Sekprov Sulsel saat memimpin Rapat Pokja Kehutanan Sosial, di kantor Gubernur Sulsel, Selasa 3 Agustus 2021.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani mengaku perlu koordinasi dengan leading sektor sehingga tidak ada parsial-parsial.
"Perlu koordinasi leading sektor, sehingga tidak ada parsial-parsial. Tetapi, kita satu bendera,"ungkapnya.
Ia menyebutkan pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan yang dilaksanakan beberapa minggu yang lalu.
"Hari ini kita akan mencoba menajamkan seperti apa peran kita di Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengakselerasi," pungkasnya.
Abdul Hayat Gani menambahkan dalam rapat ini harus ada output agar nantinya bisa dilakukan tindak lanjut.
"Salah satunya, adalah kapan kita vidcon dengan bupati kepala daerah untuk memberikan sosialisasi tentang tahap-tahap yang akan dilakukan kedepannya," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Pokja, Syamsu Rijal, menjelaskan, perhutanan sosial ini ada lima. Hutan desa, dimana diusulkan oleh desa dan dikelola oleh desa. Hutan kemasyarakatan diusulkan oleh kelompok masyarakat yang tergantung oleh kawasan hutan. Selanjutnya, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan lingkungan.
"Jadi, perhutanan sosial ini adalah skema dari Bapak Presiden mendorong akses masyarakat terhadap kawasan hutan, dengan catatan tidak menebang dan sebagainya. Kita berharap agar semua pihak semakin peduli, kolaborasi dan sinergi,"Tuturnya.
Ia juga mengatakan, program perhutanan sosial memberikan hak akses masyarakat dalam mengelola kawasan hutan.
Diketahui, Percepatan perhutanan sosial ini merupakan program nasional Presiden yang diamanahkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, maupun kabupaten dan kota.
Selasa, 3 Agustus 2021
