Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, berharap seluruh program jaring pengaman sosial dan Bansos seperti PKH, BPNT, BST, dan BB-PPKM, agar dipercepat penyalurannya sebagai upaya pemulihan ekonomi.
Hal ini disampaikan Sekprov Sulsel saat membuka Rapat Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 25/8.
Sekprov Sulsel mengaku pandemi Covid-19 yang dihadapi saat ini, tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian mereka. Ditambah lagi dengan perpanjangan PPKM sampai dengan tanggal 6 September 2021, yang berpotensi pada semakin menurunnya kondisi ekonomi masyarakat.
"Diharapkan seluruh program jaring pengaman sosial dan bansos dipercepat Ini sesuai dengan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti oleh Mendagri, Kapolri, Kejati, agar proses penyaluran bantuan tersebut diharapkan mengedepankan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas,"ungkapnya.
Ia juga mengingatkan semua stakeholder terkait untuk memperhatikan akurasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pemerintah. Sehingga, bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.
"Dalam memberikan pelayanan di masa pandemi ini, bantuan kepada masyarakat perlu dirapatkan dan dikoordinasikan dengan baik,"tuturnya.
Diketahui Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Sulsel mencapai 5.870.450 juta orang. Pemprov Sulsel sendiri berkolaborasi dengan Polda Sulsel, Kejati Sulsel, BPKP Sulsel, dan BPK RI dalam penyaluran bantuan tersebut.
Rabu, 25 Agustus 2021
