Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani berharap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI dapat ikut membantu penyelesaian pembangunan infrastruktur yang ada di Sulsel.
Hal ini disampaikan Sekprov Sulsel saat menerima rombongan Komite ll DPD RI di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) kantor Gubernur Sulsel, Senin, 22/3.
Abdul Hayat Gani Mengaku percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting sehingga dapat menstimulus perekonomian daerah.
"Pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting sehingga dapat menstimulus perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Ia menyebutkan terdapat tiga infrastruktur strategis yang telah diresmikan oleh bapak presiden RI yakni Bandara Tana Toraja, Kolam Regulasi Nipa-nipa, dan Jalan Tol Layang AP Pettarani.
"Tentu ini menjadi bukti nyata kita bersama dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah yang berkelanjutan," ucapnya
Pemprov Sulsel telah berupaya meningkatkan daya saing sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini dalam peningkatkan inovasi percepatan pembangunan melalui program unggulan dan strategis. Ini untuk mewujudkan visi Plt Gubernur Sulsel inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.
Dalam mewujudkan visi tersebut, Abdul Hayat mengatakan, bahwa khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur diimplementasikan ke dalam misi. Yaitu, peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan fleksibel serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
"Kedua misi ini menjadi prioritas dengan proporsi program dan kegiatan cukup besar dalam pelaksanaan RPJMD 2018-2023," pungkasnya.
Ia menambahkan dengan kunjungan kerja DPD RI akan semakin mengakselerasi pembangunan di Sulsel.
"Semoga kunker ini dapat bermanfaat dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur. Serta peningkatan peran BUMN terhadap akselerasi pembangunan daerah," tutupnya.
Sementara itu Ketua Tim Komite II DPD RI, Hasan Basri menyampaikan, beberapa hal terkait permasalahan di sektor jalan di Provinsi Sulsel.
"Pertama, yakni permasalahan listrik dimana, masih terdapat di Kabupaten Sinjai hingga sekarang ini belum dialiri listrik. Kedua, masalah produksi gula yang hingga saat ini masih belum mencukupi kebutuhan produksi gula di Sulsel, dan yang ketiga adalah permasalahan jalan poros Pattallassang Poros-Malino yang berlubang (rusak) sehingga dapat mengancam nyawa pengendara yang melintas," ungkapnya.
Hasan Basri menambahkan bahwa tujuan kunker ini adalah menangani kegiatan program-program yang ada di Republik Indonesia.
"Untuk wilayah Sulsel akan meninjau langsung sejauh mana perkembangan pelaksanaan tentang Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN atau BUMD, termasuk akan meninjau program strategis Sulsel yakni pembangunan Makassar New Port (MNP).sebagai bahan hasil pengawasan pembangunan di Sulsel," pungkasnya.
Senin, 22 Maret 2021 (Diskominfo)
