Sepuluh Fraksi dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pandangan umum atas laporan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2018 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulsel, Selasa (25/6/2019).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat yang mewakili Gubernur dalam sidang paripurna ini merespon baik tanggapan pada laporan APBD Pemprov Sulsel dari sepuluh Fraksi yang ada di DPRD Sulsel.
“Interaksi ini adalah sebagai bagian dari kemapanan kita bersama dalam melakukan pelayanan, kalau ada masalah kita cocokkan menjadi suatu hal yang lebih bagus, nah itu yang kita sepakati,” kata Abdul Hayat.
Adapun beberapa pandangan umum tersebut, diantaranya, Fraksi PKS yang diwakili oleh Jafar Sodding menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Sulsel memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 pada Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LPHK) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Tak lupa kami menitip semua yang menjadi catatan rekomendasi dari BPK RI di antaranya mengenai transparansi pengelolaan asset daerah,” kata Jafar.
Adapun yang menjadi catatan dalam laporan pertanggung-jawaban APBD adalah mengenai realisasi Pendapatan Daerah senilai Rp9,25 triliun dari target sebesar Rp9,54 triliun.
Senada dengan PKS, Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Marthen Rantetondok menyebutkan Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan Rp3,97 triliun dapat terealisasi senilai Rp3,94 triliun.
“Mohon penjelasan faktor utama tidak tercapainya PAD ini dan apa dan upaya apa yang akan dilakukan pada tahun 2019 untuk memperkecil penyebab tidak terealisasinya PAD sesuai dengan target yang telah ditentukan,” kata Marthen di hadapan 48 anggota Dewan serta para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Sulsel.
Selasa, 25 Juni 2019 (Srf/Na)
