Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menawarkan kepada Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerbitkan obligasi (surat utang) daerah sebagai sarana daerah untuk membiayai program dengan tenor atau jangka pelunasan pembiayaan lebih panjang.
Hal itu terungkap ketika Kepala Pimpinan OJK Regional VI Sulampua,Bambang Kiswono dan rombongan menemui Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo di Ruang Kerja Gubernur Sulsel, Kamis, (8/6/2017).
Jika tawaran obligasi daerah itu disepakati, maka Sulsel akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi. Selain itu, OJK juga melaporkan perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Pertanian.
Bambang menyebutkan, tawaran obligasi tersebut untuk menindaklanjuti permintaan Gubernur Sulsel agar obligasi daerah bisa diterbitkan di provinsi ini.
"Menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya terkait obligasi daerah, maka Sulsel berpeluang besar. Selain laporan keuangan sudah WTP 7 kali, daerah ini juga basis investor sangat kuat," kata Bambang.
Indikator kemajuan di Sulsel adalah pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan pertama 2017 sebesar 7,52 persen. Untuk basis investor pelaku usaha tahun 2016 berjumlah 936.294 orang dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Rp 379,2 triliun.
Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B Pusat, Djustini Septiana mengemukakan, pentingnya obligasi daerah untuk Sulsel.
"Obligasi daerah dapat digunakan untuk membiayai program. Apalagi tahun ini, Sulsel mencanangkan sebagai tahun infrastruktur, " ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, dana yang ditawarkan melalui obligasi juga lebih besar dibandingkan perbankan. Selain itu, tenor lebih panjang hingga 30 tahun.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, banyak daerah meminta diberi obligasi tetapi Sulsel yang ditawarkan.
"Tim OJK justru menawarkan Sulsel obligasi. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan negara dan publik terhadap kemampuan manajemen, program dan keuangan suatu daerah sangat baik, " beber Syahrul.
Syahrul juga berharap obligasi ini merupakan percontohan di Indonesia. Jika memang ingin direalisasikan, tentunya harus dibicarakan dengan DPRD dan hearing publik.
Kamis, 8 Juni 2017 (Srf/Na)
