Makassar, sulselprov.go.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan status tanggap darurat atas kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di enam kabupaten di Sulawesi Selatan dalam beberapa hari terakhir.
Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad mengatakan, dengan penetapan status tersebut maka Pemerintah Provinsi secara maksimal akan memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana, baik berupa bantuan logistik, pangan, kesehatan, dan penganggaran.
"Pak gubernur juga memerintahkan untuk menambah dapur umum termasuk posko kesehatan dan juga pemanfaatan cadangan pangan pemerintah agar dikeluarkan dalam kondisi kedaruratan. Demikian pula untuk BTT (Belanja Tidak Terduga), kita sudah menyampaikan kepada teman-teman di kabupaten untuk menggunakan dana BTT nya demikian juga provinsi nanti kita akan gunakan dana BTT untuk membantu dan sekarang ini, itu dimungkinkan karena sekarang Sulawesi Selatan kita sudah menetapkan status tanggap darurat," ungkapnya.
Selain itu, Ia juga mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan TNI-Polri untuk melakukan distribusi logistik di beberapa daerah yang tidak bisa dijangkau dan terisolir akibat adanya longsor. Termasuk dengan Danlanud (Komandan Pangkalan Udara) untuk menjangkau dan membantu masyarakat yang berada di daerah-daerah yang terisolir.
Dalam kesempatan itu, Andi Arsjad juga meminta kepada semua masyarakat Sulawesi Selatan untuk saling mendoakan agar musibah tidak berkepanjangan.
"Kita juga sudah mengimbau kepada seluruh pengurus masjid melalui Kanwil Agama, MUI (Majelis Ulama Indonesia), FKUB (Forum Koordinasi Umat Beragama) untuk menggelar doa bersama terkait dengan musibah yang kita alami sekarang ini," pintanya.
Bahkan, Andi Arsjad juga dengan tegas meminta kepada para kepala daerah yang daerahnya mengalami bencana untuk fokus pada upaya bantuan dan penanganan terhadap masyarakatnya yang mengalami musibah.
Terkait dengan kerugian yang dialami akibat bencana tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan ini mengaku, saat ini pemerintah tengah melainkan asistensi dan pendataan terhadap kondisi tingkat keparahan, kerugian dan dampak yang diakibatkan.
"Semua baik infrastruktur yang ada maupun dari segi pertanian kita yang terdampak itu sementara di hitung oleh teman-teman dan di updating terus laporannya," tutupnya. (*)
