Jakarta, sulselprov.go.id - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menerima penghargaan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2024 Kategori Pulau Sulawesi, pada acara Rapat Koordinasi Nasional P2DD, di Hotel Kempinski Jakarta, Senin, 23 September 2024.
Presiden RI Joko Widodo diwakili oleh Menteri Bidang Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyerahkan piala. Sulsel bersaing dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Adapun untuk tingkat kabupaten, Terbaik 1 diraih Sidenreng Rappang dan Kabupaten Luwu Terbaik 2. Sedangkan Kota Makassar sebagai Terbaik 2 untuk Kategori Kota.
Sulsel mempertahankan prestasi yang diraih pada tahun 2023 dan 2022 (Terbaik di Kawasan Timur Indonesia).
"Saya mengucapkan selamat untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya rekan-rekan semuanya yang bergerak di perluasan dan percepatan digitalisasi daerah," kata Prof Zudan.
Apresiasi ini ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, BKAD Sulsel, Bank Indonesia (BI), OJK dan industri perbankan serta kabupaten dan kota yang bergerak bersama-sama mewujudkan digitalisasi di sektor pendapatan daerah ini.
"Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat agar mudah bertransaksi di semua sektor. Dengan digitalisasi ini bisa bertransaksi kapan pun, bertransaksi di mana pun dan aman," terangnya.
Prof Zudan menilai, Bapenda Sulsel telah mendorong kegiatan ini di 24 kabupaten dan kota berjalan masif bersama-sama industri keuangan dan perbankan, serta industri lain.
"Semua stakeholder yang bergerak bersama-sama meningkatkan digitalisasi ini, terima kasih banyak, sukses selalu untuk kita semuanya masyarakat Sulawesi Selatan," ucapnya.
Kepala Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh, mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti komitmen kuat Pj Gubernur Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah, khususnya dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dimana seluruh transaksi penerimaan Pajak Daerah sudah 100 persen digital dan retribusi daerah sekitar 95 persen juga diterima secara digital. Selain itu didukung kesiapan penerapan opsen pajak yang secara regulasi baik Perda dan Pergubnya sudah selesai ditetapkan.
Pada tahun 2023, peningkatan transaksi digital untuk pajak 132 persen dari Rp2,9 triliun lebih di tahun 2022 menjdi Rp4,73 triliun di tahun 2023.
Sementara itu, Airlangga Hartanto menyampaikan, rakor ini mengangkat tema Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pertumbuhan yang meningkat secara positif dalam segala hal, termasuk untuk infrastruktur digital.
Terkait digitalisasi, Indonesia sebagai pimpinan ASEAN, tahun lalu sudah mendukung digital economic digital framework agreement. Oleh karena itu, P2DD ini sangat penting. Pertama untuk perkembangan implementasi kebijakan elektronik transaksi pemerintah daerah. Saat ini sudah 87,9 persen atau 480 Pemda. Kemudian sejalan dengan realisasi pajak retribusi daerah targetnya telah tercapai 7,91 persen secara year on year.
"Tertinggi terjadi di Sulawesi dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua," ungkapnya.
Rakornas P2DD kali ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi yang makin kuat dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya di tingkat daerah maupun nasional, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh Indonesia. (*)
