Makassar, sulselprov.go.id - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Sosialisasi Program Desa Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel Tahun 2023 di Hotel Novotel, Makassar, Kamis-Jum’at 30 November - 1 Desember 2023.
Sosialisasi ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, Kamis Malam. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, yang diteken oleh Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin dan Pimpinan Wilayah Perum Buloh Wilayah Sulselbar M. Imron Rosidi.
Dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Para Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se Sulsel, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sulsel, para Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se Sulsel, dan para Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se Sulsel.
Pj Sekda Sulsel Andi Muhammad Arsjad yang juga sekaligus Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu narasumber dalam Sosialisasi ini. Dilanjutkan diskusi interaktif dengan para peserta yang hadir.
Ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran sekaligus dukungan terhadap salah satu program Pemprov Sulsel untuk tahun 2024 mendatang ini.
“Bapak Penjabat Gubernur menyampaikan, insya Allah kita akan menghidupkan kearifan lokal kita. Gerakan penguatan ketahanan pangan dengan basis keluarga, dalam hal ini Desa dan Kelurahan,” ujanrya.
Menurutnya, pangan menjadi salah satu isu strategis Pemerintah. Olehnya itu, dibutuhkan langkah strategis dalam penguatan ketahanan pangan.
Arsjad menyebutkan, bahwa pilar ketahanan pangan yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan.
“Kita dikenal sebagai lumbung pangan. Namun kondisi saat ini produksi turun, makanya harus ada diversifikasi, inginkan Sulsel jadi sentra produksi pisang terbesar di Indonesia,” jelasnya.
Dengan penguatan program Desa Ketahanan Pangan ini, kata dia, menjadi salah satu langkah dalam mengurangi angka kemiskinan, menekan atau menjaga angka inflasi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Salah satu langkah dalam menjaga ketahanan pangan, dengan mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan menanam. “Nantinya tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat di keluarga, juga bisa menjadi upaya menambah pendapatan masyarakat kita,” jelasnya.
“Kita berharap cita-cita mewujudkan Desa Ketahanan Pangan ini, bisa dilakukan bersama untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi, dan pendapatan masyarakat bisa meningkat dan sejahtera,” jelasnya.
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketapang Provinsi Sulsel, Iqmawaty Hasjim melaporkan, bahwa tujuan pelaksanaan sosialisasi ini untuk menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait.
“Menyampaikan kondisi dan informasi berkaitan penyelenggaraan ketahanan pangan secara umum sebagai dasar dalam pengembangan Desa Ketahanan Pangan, Meningkatkan pengetahuan dan memberikan pemahaman Instansi Pemerintah dalam rangka Pelaksanaan Program Desa Ketahanan Pangan,” sebutnya.
Dari sosialisasi ini juga akan mendapatkan masukan dan analisa yang akan digunakan dalam menyusun strategi dan kebijakan pengembangan Desa Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan.
“Sekaligus membuka ruang kepada seluruh stakeholder provinsi dan kabupaten/kota untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Serta menyerap data dan informasi penyelenggaraan pangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait se Provinsi Sulawesi Selatan,” tuturnya.
Selain paparan dari Pj Sekda Sulsel, sosialiasasi ini akan menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sulawesi Selatan; Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan; Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; Pimpinan Perum Bulog Wilayah Sulselbar; dan Tenaga Ahli, Ibu Hasnawaty Habibie. (*)
