Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ir. H. Agus Arifin Nu’mang, MS membuka Rapat Koordinasi Politik dan Keamanan Tk Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait se- Sulsel di Ruang Data Lt. IV Kantor BLHD, Selasa, 6 Desember 2016. Adapun tema kali ini adalah “Antisipasi Ancaman Terhadap otensi Bangsa dan Stabilitas Kamtibmas Dalam Rangka Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2017 dan Tahun 2018 di Sulawesi Selatan”.
H. Agus Arifin Nu’mang dalam sambutannya mengatakan, tujuan yang ingin dicapai pada pelaksanaan Rakor ini al, bagaimana komitmen kita bersama dalam menjaga stabilitas daerah terutama dalam mengawal pilkada serentak baik pada pilkada serentak tahun 2017 lebih-lebih pada pilkada serentak tahun 2018 yang akan datang dan bagaimana komitmen kita bersama untuk mengembalikan image yang baik kepada dunia luar terhadap kondisi daerah Sulsel saat ini.
“Provinsi Sulsel merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia, baik melalui jalur darat, laut dan udara sehingga sangat berpotensi dijadikan sebagai jalur masuknya terorisme, radikalisme, narkoba aliran sesat dan faham radikal lainnya. Kondisi demikian sangat memprihatinkan bagi kita semua khususnya dampaknya terhadap kelangsungan hidup bangsa dan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban bagi masyarakat,”terangnya.
Menurut wagub, untuk mencermati kondisi tersebut, dilakukan upaya antisipasi dengan memanfaatkan satuan tugas Kontra terorisme, kontra radikalisme dan kontra narkoba sebagaimana telah dicanangkan oleh Pemprov. Sulsel secara bersamaan di seluruh kab/kota, kecamatan, kelurahan dan desa se-Sulsel pada tanggal 10 Oktober 2016.
“Oleh karena itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk mengambil langkah-langkah antisipasi secara dini terhadap setiap permasalahan,”jelasnya.
“Belajar dari pengalaman penyelenggaraan pemilu yang lalu, baik pemilu legislative, pemilu presiden, maka dalam menghadapi pilkada serentak yang akan datang perlu diperhatikan, tingkat kewaspadaan dan pengawasan terhadap tindakan propokasi yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk membenturkan dan memicu permusuhan dikalangan masyarakat yang dapat merusak umat beragama dan meresahkan persatuan dan kesatuan bangsa,”pungkasnya
Selasa, 6 Desember 2016 (Rs/Tn)
