Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menekankan agar setiap pasangan calon (Paslon) Bupati maupun Walikota yang bertarung dalam pemilihan kepal daerah (Pilkada) serentak,agar senantiasa memberikan contoh penerapan protokoler kesehatan yang ketat kepada masyarakat termasuk para pendukung masing-masing.
Hal ini ditegaskan Wagub Sulsel usai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Terkait Pengamanan & Penegakan Protokol Covid 19 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020.secara virtual di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (9/9/2020).
Wagub Sulsel mengaku KPU telah mengeluarkan PKPU Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada serentak dimasa pandemi covid-19.
"Saya kira sudah ada dasar dalam tahapan Pilkada dengan tetap mencegah penyebaran Covid-19 sesuai PKPU Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan serentak dimasa pandemi covid-19 yang tentunya harus dilaksanakan,"ungkapnya.
Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku di provinsi sulsel terdapat 12 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak.
"Di Sulawesi Selatan sendiri, terdapat 12 Kabupaten/Kota yang akan melakukan Pilkada serentak pada bulan Desember 2020 mendatang yang diharapkan Para paslon memberi contoh dan empati atas kondisi Covid-19 termasuk kepada tim yang tengah berjuang dalam penanganan korban Covid-19," pintanya.
Sementara itu Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan Pelaksanaan Pilkada tahun ini sangat berbeda karena ditengah pandemi covid-19 sehingga ada beberapa aturan baru.
"Ada 12 hal baru di TPS pada Pilkada serentak tahun ini yaitu mulai dari 500 pemilih per Tps, pengaturan kedatangan, memakai sarung tangan, mencuci tangan, cek suhu, masker, pelindung wajah, disinfektan tps, dilarang berdekatan, kpps sehat, tidak bersalaman, dan tinta tetes,"ungkapnya.
Ia menjelaskan pilkada serentak yang diadakan pada tanggal 9 Desember mendatang akan diikuti 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota diindonesia.
"Pilkada serentak tahun ini akan diikuti 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota diindonesia,"jelasnya.
Arief Budiman juga mengaku tahapan dan proses pilkada harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Bersama sama kita harus mampu mematuhi peraturan yang telah di tetapkan. Salah satunya protokol kesehatan, pelaksanaan setiap proses pilkada serentak harus mematuhi protokol kesehatan,", tegasnya.
Ia menambahkan pada setiap pertemuan Paslon dengan pendukungnya harus dibatasi.
"Ada pertemuan terbatas dan pertemuan dialog, yang dimana membatasi kehadiran tatap muka,"pungkasnya.
Rabu, 9 September 2020 (Diskominfo)
