Setelah sehari sebelumnya, Selasa (1/10) melakukan benchmarking di Kota Bogor, Tim Pokja Mall Pelayanan Publik (MPP) Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin Asisten III Bidang Administrasi, Drs. H. Tautoto Tana Ranggina, kembali melanjutkan kunjungan ke MPP DKI Jakarta yang berada di daerah Kuningan Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Rombongan diterima di Lantai 9 oleh Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP, Denny Wahyu bersama jajarannya. Tautoto dalam acara penerimaan menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas penyambutan yang diberikan oleh tuan rumah yang begitu ramah.
Tautoto mengatakan bahwa maksud kunjungan ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari proses dan mekanisme pengelolaan MPP DKI Jakarta. "Kami bersama Tim Pokja MPP Prov. Sulsel juga mengikutkan beberapa Kabupaten/Kota seperti Makassar, Bulukumba, Sinjai dan Sidrap.
Menurut Tautoto yang pernah menjabat sebagai Plt. Sekda Prov. Sulsel, bahwa ini membuktikan minat untuk mengembangkan investasi di Sulsel sangat tinggi. "Intinya disini bahwa tujuan kami kesini adalah untuk mempelajari proses pengelolaan MPP DKI Jakarta yang selanjutnya kami akan tindaklanjuti dan akan menerapkan pada pembangunan MPP di Prov. Sulsel, namun tentunya disesuaikan dengan kondisi daerah,"ujarnya.
Tautoto menambahkan, bahwa apa yang kita lihat disini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang diinginkan masyarakat yaitu transparansi, keterbukaan dan cepat.
Sementara, Wakil Kadis DPMPTSP DKI Jakarta, Denny Wahyu dihadapan rombongan menjelaskan, bahwa bangunan yang ditempati ini merupakan pemberian dari pihak ketiga yang dimasukkan dalam aset Pemprov. DKI Jakarta.
Menurut Denny, MPP Jakarta saat ini menyiapkan 58 izin untuk 15 Kementerian, Lembaga, BUMN dan BUMD, dan dari DPMPTSP menyiapkan 269 perizinan, jadi total 327 perizinan. Sedangkan untuk Publik Service Delivery, lanjut Denny disiapkan 316 gerai pelayanan yang melayani 13.000 layanan per hari, 269 izin on line melayani 2000 aplikasi per hari dan Call Center dengan nomor 1500-164 melayani 800 per hari. MPP DKI juga menyiapkan layanan AJIB yaitu layanan antar izin bermotor yang melayani 800 per hari. Diluar PTSP juga disiapkan service point di 267 Kelurahan, 5 Kota, dan 1 Kabupaten. Sedangkan untuk biaya operasional pengelolaan, lanjut Denny yang meliputi biaya telepon, listrik, internet, pengelolaan dan pemeliharaan gedung ditanggung oleh DPMPTSP DKI Jakarta. Diluar dari itu ditanggung oleh masing-masing pengelola layanan.
"Setiap hari Senin dilakukan pertemuan dimana staf pengelola layanan yang ada di PTSP diberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik, saran-saran baik yang sifatnya negatif maupun positif dan masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi ada keterbukan antara pimpinan dan staf, ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayan," ungkap Denny.
Setelah diskusi, rombongan yang terdiri dari Kadis Tarkim Sulsel, A. Bakti, Kadis PTSP, Andi Yamin, Karo Ortala, Syamsul Rizal serta dari TGUP yang setia mendampingi Prof. Yusran dan Prof. Sangkala melakukan peninjauan ke gerai-gerai pelayanan. Sebelum meninggalkan tempat, rombongan menyempatkan untuk foto bersama, dan selanjutnya menuju Bandara untuk melanjutkan perjalanan ke Batam.
Rabu, 2 Oktober 2019 (diskominfo)
