Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Tautoto Tana Ranggina menghadiri acara Diseminasi Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2017 di Hotel Myko Makassar, Kamis (3/5/2018).
Acara yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia ini mengambil tema "Memperkuat Momentum, Memperkuat Struktur".
“Dari acara ini diharapkan dapat memberikan pencerahan, peningkatan dan pemahaman dalam rangka memperbaiki kualitas perekonomian daerah dan perekonomian nasional, terutama dalam menjaga keseimbangan khusus akan ekonomi dan Inflasi di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Tautoto.
Momentum perekonomian Indonesia tahun 2017 berdasarkan perkembangan ekonomi global, menunjukkan bahwa, perekonomian dunia membaik, dimana Produk Domestik Bruto (PDB) dunia tahun lalu tumbuh 3,7 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,2 persen.
Pertumbuhan ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia dari negara maju Amerika, Eropa, dan Jepang semakin kuat. Begitu pula dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dari negara berkembang dimana negara tersebut terhindar dari perlambatan ekonomi secara strategi dan penyeimbangan kembali yang berlangsung sedikit demi sedikit.
Kondisi diatas menunjukkan perbaikan ekonomi global ini berimbas pada kenaikan permintaan sehingga mendorong volume perdagangan dunia tumbuh tinggi, namun hal ini merupakan momentum untuk mengakselerasi perekonomian domestik untuk mendorong peningkatan ekspor.
Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang positif sejalan dengan membaiknya perekonomian global yaitu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 7,23 persen, dimana peningkatan ekonomi tersebut menyumbang 49,58 persen terhadap perekonomian Pulau Sulawesi dan di tingkat nasional adalah terbaik kedua dan berkontribusi sebesar 3,08 persen.
"Rata-rata PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2017 sebesar Rp 39,72 juta dimana memiliki perekonomian yang beraneka ragam," katanya.
Dari tahun 2013-2017, untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rata-rata 22,89 persen. Industri pengolahan rata-rata 13,84 persen. Perdagangan besar dan eceran rata-rata 13,17 persen. Konstruksi rata-rata 12,39 persen.
Kondisi stabilitas makro ekonomi dalam lima tahun terakhir terus terjaga, dimana inflasi Sulawesi Selatan target 2017 sebesar 4,4 persen berada dalam kisaran Bank Indonesia 3-5 persen.
Penyebab inflasi di Sulawesi Selatan bersifat musiman yang sifatnya selalu berulang dimana di saat menjelang bulan Ramadhan, perayaan hari besar keagamaan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, tingkat konsumsi masyarakat dan harga pangan cenderung meningkat.
Oleh karena itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus berkoordinasi, berkolaborasi dalam membangun sistem yang terintegrasi dari berbagai stakeholder (Pemerintah, Lembaga Keuangan, Tim Pakar, Distributor, Lembaga Pembiayaan, Pertamina, PLN, Bulog) baik di Provinsi Kabupaten/Kota.
Menyadari hal tersebut pemerintah Provinsi bersama Bank Indonesia telah menyusun road map Pengendalian Inflasi dan telah menetapkan zona kabupaten/kota terdiri dari zona Bulukumba, Makassar, Parepare, Bone dan Palopo sebagai dasar untuk mengendalikan inflasi di Sulawesi Selatan.
Koordinasi TPID di daerah Kabupaten/kota sangat penting karena peran pengendalian inflasi di daerah yang meliputi zona Bulukumba, Makassar, Parepare, Bone dan Palopo, oleh karena itu OPD yang tergabung dalam TPID dharapkan mampu membangun hubungan koordinasi dan berperan aktif mendorong upaya pengendalian inflasi secara teknis sesuai dengan tugas serta kewenangannya.
"Pengendalian inflasi di daerah perlu dilakukan secara holistik antar stakeholder dimana Pemerintah berperan sebagai stimulator dan fasilitator yang terlibat dari hulu ke hilir," sebutnya.
Bank Indonesia dan Pemerintah Sulawesi Selatan senantiasa bekerjasama dalam menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan sehingga memberikan peluang kepada daerah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah dalam memenuhi pasar ekspor.
Upaya lain Pemerintah Sulawesi Selatan untuk mendorong minat masuknya para investor untuk berinvestasi dengan memberikan berbagai kebijakan.
Seperti mempermudah sistem perizinan dengan one stop sistem (pelayanan satu pintu) untuk mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan, serta menjaga kondisi ekonomi makro daerah secara kondusif.
"Kadin, Assosiasi, para pelaku ekonomi, akademisi/perguruan tinggi, BUMN, BUMD, Perbankan, Lembaga lainya serta Media penyiaran publik juga mempunyai peranan yang sangat strategis," pungkasnya.
Kamis, 3 Mei 2018 (Srf/Er)
