Makassar, sulselprov.go.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat strategi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui pendekatan komprehensif berbasis data, pelatihan vokasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, saat memaparkan kebijakan daerah kepada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI dalam forum daring dari Rumah Jabatan Sekda Sulsel, Jalan Sultan Hasanuddin, Rabu, 1 April 2026.
Dalam pemaparannya, Jufri menjelaskan bahwa penurunan pengangguran menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029, dengan penekanan pada peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengurangan kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan industri.
“Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja melalui program pelatihan vokasi serta link and match,” ujar Jufri.
Ia menuturkan, strategi tersebut mencakup seluruh siklus ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di hulu, proses penempatan tenaga kerja di tahap tengah, hingga penciptaan peluang kerja dan kewirausahaan di hilir.
Program yang dijalankan antara lain pelatihan kerja berbasis kompetensi, pelaksanaan job fair, penguatan fungsi antar kerja, hingga dukungan terhadap pengembangan wirausaha muda.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengoptimalkan sektor-sektor unggulan daerah yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, termasuk sektor pertanian, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif, yang dijalankan melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Fokusnya adalah memastikan lulusan pelatihan dan pencari kerja umum dapat terserap di sektor formal maupun mandiri melalui wirausaha,” jelasnya.
Pada tahun 2025, Pemprov Sulsel menargetkan sejumlah capaian, antara lain penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan jumlah peserta pelatihan kerja, serta penempatan tenaga kerja sebanyak 33.282 orang.
“Pemprov Sulsel berkomitmen menjaga keberlanjutan program melalui penguatan anggaran, perluasan jejaring kemitraan, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Jufri.
Jufri juga mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sulsel pada akhir 2025 berada di sekitar 4,45 persen. Ia mencatat masih adanya disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta tren gender di mana tingkat pengangguran perempuan mencapai 5,1 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 4,03 persen.
“Tentu kita berharap tren ini terus menurun melalui intervensi program yang tepat sasaran,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sulsel terus memperluas pelaksanaan job fair yang mengalami peningkatan frekuensi, serta mengembangkan pelatihan berbasis kelompok usaha mandiri, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, kerja sama strategis juga dilakukan dengan perguruan tinggi, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), serta mitra internasional seperti Jepang dalam program penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
Langkah ini diperkuat melalui penyusunan peta jalan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi 2025–2029 yang melibatkan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), guna memastikan kesinambungan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Secara nasional, penurunan tingkat pengangguran menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor kunci daya saing daerah. (*)
