Makassar, sulselprov.go.id - Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 17 November 2022.
Abdul Hayat menjelaskan, kunjungan kerja tersebut membahas upaya pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya dampak resesi ekonomi secara global untuk wilayah Sulsel.
"Resesi itu kan diperkirakan 2023. Komisi IX datang itu dalam upaya antisipasi, upaya preventif supaya jangan berimbas ke daerah kita," kata Abdul Hayat.
Menurutnya, sejumlah upaya akan dilakukan pemerintah tidak lain untuk memperkuat optimalisasi dalam menekan terjadinya inflasi. Ia optimistis Sulsel tidak akan berdampak signifikan atas terjadinya resesi pada 2023 nanti.
Tidak hanya itu, lanjutnya, pemerintah juga berupaya agar dalam masa resesi nanti tidak ada perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Sulsel.
"Apa yang kita lakukan, semua yang kita bicarakan itu diperkuat dengan optimalisasi. Misalnya, bagaimana perbankan memberikan KUR yang baik, bagaimana koperasi UKM-nya ditingkatkan, didampingi, termasuk memberikan subsidi di sektor transportasi supaya produknya orang tidak terlalu mahal di lapangan untuk menekan inflasi," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengungkapkan, kehadiran komisinya di Sulsel untuk mengetahui kesiapan daerah, terutama pemerintah dan dinas terkait dalam menghadapi resesi nanti.
Pasalnya, kata Nihayatul, resesi yang akan terjadi nanti bukan resesi wilayah, meskipun saat ini Sulsel belum merasakan dampak apapun atas kemungkinan terjadinya resesi tersebut. Namun, dipastikan dampaknya secara perlahan akan sampai ke daerah, karena resesi ini merupakan resesi dunia yang menimpa beberapa negara termasuk Indonesia.
Sehingga, yang menjadi kekhawatirannya, ucapnya, yakni kemungkinan terjadinya PHK di sejumlah daerah. Khususnya di Jakarta yang dipastikan akan memberi dampak ke wilayah lain di Indonesia, termasuk di Sulsel.
"Itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Mungkin memang belum sampai saat ini tapi secara nasional resesi ini bukan wilayah, tapi resesi dunia. Pasti dampaknya akan bertahap dan pasti juga akan sampai. Yang kita khawatirkan adalah PHK," ungkapnya.
Melalui upaya ini, Nihayatul berharap dampak resesi tidak terlalu besar terhadap para pekerja. Jika terjadi PHK, maka tugas pemerintah adalah harus bertanggung jawab dengan mulai memberikan sejumlah bantuan ke masyarakat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). (*)
