Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel terus memaksimalkan Penilaian Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk SMK di Sulsel.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani menghadiri langsung PPK BLUD di Kantor Disdik Sulsel. Rabu (17/2).

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sulsel, Muhammad Jufri mengaku dari hasil penilaian yang dilakukan di 20 SMK di Sulsel, sebanyak 19 SMK telah memenuhi syarat untuk penerapan BLUD.

"Jadi 19 SMK itu, kalau dari Makassar ada SMK 10, SMK 8, SMK 6, SMK 3  dan SMK 9 itu Makassar. Kemudian kalau ke atas itu ada SMK di Jeneponto,Takalar, Bantaeng, Selayar, Itu masih satu-satu kita ambil. Terus ke daerah bawah ada Pangkep, Barru, Parepare, Pinrang, Luwu Utara, sementara satu SMK di Bulukumba belum memenuhi syarat,"ungkapnya.

Ia menjelaskan 19 sekolah ini telah diseleksi awal dan dianggap memenuhi persyaratan yang diharapkan. 

"19 sekolah ini kita ambil dulu sesuai dengan seleksi awal kita yang dianggap paling mendekati harapan. Serta telah memenuhi syarat sesuai ketentuan,jelasnya.

Jufri juga mengaku SMK yang terpilih ini menjadi pilot project yang pertama kali dilakukan di Sulsel.

"19 ini kita dorong untuk menjadi pilot project dulu, kita uji coba sistem ini karena ini pertama kita lakukan di Sulsel. Nah kalau ini bisa berhasil mudah-mudahan itu menjadi contoh untuk SMK-SMK lain di Sulawesi Selatan."ucapnya.

Lebih jauh ia menyampaikan kalau selama ini dana BOS sangat terbatas dan pengelolaannya hanya untuk praktek siswa saja, maka dengan sistem ini semua sumberdaya yang dimiliki bisa lebih dimaksimalkan.

"Jadi kan kalau selama ini mohon maaf sebagai contoh kayak dana BOS itu mereka sangat terbatas pengelolaannya hanya untuk praktik siswa saja. Sementara hasil-hasil praktek siswa maupun peralatan kita itu sangat pantas berdayakan untuk menghasilkan,maka praktek peralatan ini kita berdayakan hasilkan sesuatu sesuai jurusan masing-masing."pungkasnya.

Kadisdik Sulsel mencontohkan SMK 6 yang mempunyai industri roti dan selama ini hasilnya hanya dimakan dan tidak ada yang menghasilkan uang.

"SMK 6 punya industri roti didalam. Selama ini hanya dimakan sama-sama, tidak ada yang menghasilkan uang, maka dengan BLUD ini, rotinya bisa dipacking baik, rasa kita kembangkan dan pasarkan termasuk mengisi kebutuhan kantor-kantor di hotel dan sebagainya."tambahnya. 

"Kemarin Pak Dirut Perseroda sudah berikan jaminan bekerjasama, kita siap optimalkan pemasaran dari produk SMK,"tutupnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abd Hayat Gani mengatakan Tim penilai BLUD terdiri dari beberapa OPD.

"Ada enam tim penilai BLUD yang diketuai oleh saya sendiri, kemudian Kepala BPKAD selaku Sekretaris, serta anggota yakni, Kepala Bappelitbangda, Kepala Inspektorat, Kadis Pendidikan, dan TGUPP Bidang Pendidikan."ungkapnya.

Ia menyebutkan usulan awal ada 20 SMK. Namun, satu SMK masih butuh proses, sehingga hanya 19 SMK yang diambil. Ke depannya, akan dilakukan pembenahan karena harus ada kesiapan.

"Kalau sesuatu yang dikerjakan tidak dengan baik, tentu hasilnya juga tidak maksimal. Nantinya kita akan koneksi dengan Perusda, BPD, dan yang lainnya seperti asosiasi pengusaha. Produk yang dihasilkan harus bisa masuk di kantor-kantor, hotel-hotel, dan kita akan maksimalkan semua itu,"sebutnya.

Abd Hayat Gani menambahkan dalam waktu dekat akan melengkapi persiapan untuk segera memulai action.

"Insya Allah dalam waktu dekat untuk melengkapi persiapan dan akan segera memulai action di lapangan. Dan saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur bahwa tidak hanya laporan atau proposal yang diterima, tetapi faktanya harus di cek. Dan ini sudah dilakukan masing-masing
daerah seperti di Selayar dan Bantaeng,"tambahnya.

"Kita sudah melakukan penandatanganan berita acara finalisasinya.Dan ini kita akan laporkan pada saat Coffee Morning nanti,"tutupnya.

Rabu, 17 Februari 2021