Masalah permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan penghapusan kemiskinan.
Di beberapa negara, tujuan tersebut kadang-kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan (gini ratio).
Pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan rendah.
Banyak Negara Sedang Berkembang termasuk Indonesia yang mempunyai pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kemiskinan juga tinggi. Sehingga muncul tuntutan untuk mengurangi ketidakmerataan tersebut.
Sulawasi Selatan sendiri dari data statistik yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel dalam kurung waktu tahun 2015-2016 menghasilkan angka yang mengembirakan. Dan masalah GR ini merupakan salah satu prime priority pembangunan Pemprov Sulsel saat ini.
Mengacu pada data statistik nilai Gini Ratio (GR) memperlihatkan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi Sulsel selama dua tahun terakhir on the right track.
Ini dapat dibuktikan dari angka angka statistik, yaitu: Pertama, gini ratio menurun dari 0,404 (September 2015) menjadi 0.400 (September 2016) bahkan turun sangat signifikan bila dibandingkan bulan Februari 2016 yang tercatat 0.426.
Kepala BPS Sulsel, Nursam Salam mengatakan penurunan ini termasuk mengagumkan.
"Penurunan GR ini bahkan sangat mengagumkan karena merupakan implikasi dari pembangunan ekonomi yang disokong oleh peran swasta. Fakta ini dapat ditunjukkan dengan semakin meningkat peran swasta (investasi) dari 37.02 persen di tahun 2015 menjadi 37.26 persen di tahun 2016," sebut Nursam.
Data selanjutnya bahwa penurunan ketimpangan juga ditunjukkan dari semakin berkualitasnya pembangunan ekonomi Sulsel di tahun 2016.
"Pada saat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dari 7,17 persen di tahun 2015 menjadi 7,41persen pada tahun 2016," tambahnya.
Dia menilai pertumbuhan ekonomi tersebut mampu memberikan efek positif pada dunia usaha yang ditandai dengan berkurangnya pengangguran dari 5,95 persen pada bulan Agstustus 2015 menjadi 4,80 persen pada Agustus 2016 serta menurunkan persentase kemiskinan dari 10,12 persen pada September 2015 menjadi 9,24 persen pada Sept. 2016.
Fakta lain yang mampu ditunjukkan oleh Pemprov. Sulsel dalam mengurangi ketimpangan pembangunan adalah mampu menjaga stabilitas harga yang ditandai dengan rendahnya angka inflasi dari 4,48 perseb di tahun 2015 menjadi 2,94 persen di tahun 2016.
"Capaian pembangunan yang pro growth, pro poor dan pro job serta diimbangi dengan pengendalian harga yang sangat signifikan di tahun 2016 merupakan salah satu dari beberapa keberhasilan pembangunan ekonomi Sulsel di tahun 2016." urai Nursam.
Bahkan ia menjelaskan lebih jauh, bahwa angka ini terbilang mengagumkan karena penurunan ketimpangan yang terjadi justru pada saat prime mover pembangunan adalah sektor swasta (investasi) yang jarang terjadi pada daerah yang sedang berkembang.
Rabu, 5 Juli 2017(Srf/Na)
