Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menegaskan kepada para pasangan calon dan tim sukses masing-masing untuk bersaing secara sehat dan terhormat diantaranya dengan menghindari black campaign, berita hoaks dan sebagainya.
Hal ini disampaikan Gubernur Sulsel saat Membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Hotel Claro, Senin, 21 September 2020.
Gubernur sulsel mengaku setiap pasangan calon dalam pilkada pasti ingin menang,tetapi semua harus secara terhormat.
"Bagaimanapun juga dalam kontestasi pilkada ini semuanya mau menang, tetapi kita harus menang terhormat,dengan mengikuti semua aturan,"ungkapnya.
Ia menyebutkan calon pemimpin harus senantiasa memberi contoh yang baik kepada masyarakat dengan bersaing secara sehat.
"Tindakan yang melanggar tentu saja sangat tidak mendidik bagi kita semua termasuk bagi masyarakat. Mari kita bersaing secara sehat dan tentu kita sudah berjuang kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa untuk menetapkannya,"sebutnya.
Gubernur Sulsel lebih jauh menekankan kepada ASN untuk menjaga netralitas dalam pilkada serentak.
"Tentunya netralitas ASN ini penting sekali. Kalau seluruh penyelenggara, seluruh ASN yang ada betul-betul menjadi abdi negara yang menjunjung tinggi netralitas,Maka tentu Pilkada ini berjalan lancar tanpa gangguan apapun maupun riak-riak."pungkasnya.
Mantan Bupati Bantaeng menambahkan pesta demokrasi tahun ini yang berada ditengah pandemi covid-19 harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama untuk menekan penyebarannya.
"Pilkada di masa pandemi ini, tidak dapat dianggap remeh,Sehingga harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama,untuk menekan penyebarannya diantaranya dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat,"pungkasnya
Sementara itu Kepala Badan Kesatuang Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel Asriady Sulaiman menambahkan pemerintah provinsi sulsel melalui Kesbangpol menjadi supporting dalam penyelenggaran pilkada.
"Bakesbangpol merupakan supporting bagi penyelenggara pilkada baik KPU,Bawaslu maupun pengamanan melalui kepolisian"ungkapnya.
Ia menjelaskan masalah yang kemungkinan terjadi dalam tahapan pilkada khususnya yang tidak dapat diatasi akan difasilitasi mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi dalam penyelesaiannya.
"Masalah-masalah yang tdk dapat diatasi oleh penyelenggara tentunya akan difasilitasi baik ditingkat Pemerintah daerah maupun provinsi untuk segera diselesaikan,Termasuk mengadakan rapat dan sosialisasi untuk mengsuporting kerja penyelenggara,"pungkasnya.
Senin, 21 September 2020 (Diskominfo)
