Gubernur Sulawesi Selatan, DR. H. Syahrul Yasin Limpo (SYL) hadir sebagai pembicara pada kegiatan simposium nasional Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) di Gedung Nusantara IV Jakarta, Rabu (4/10).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI dengan tema "Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI.Selain SYL merupakan satu-satunya Gubernur yang diundang pada acara tersebut hadir sebagai pemateri Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Dirjen Otoda Soni Sumarsono, Mantan Menteri Pan-RB Ryaas Rasyd, Sekjen Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Anwar Sanusi.
SYL dalam pemaparannya mendorong otonomi daerah (Otoda) dan peran DPD untuk dikuatkan.
"Otonomi daerah harus dikuatkan, masalah yang ada disetiap daerah berbeda. Kondisi yang ada di Jakarta beda dengan yang ada di pulau Sulawesi. Masalah yang ada di daerah ke pulauan dan pegunungan juga berbeda," kata SYL.
Peranan DPD perlu dikuatkan sebagai pembawa aspirasi rakyat di daerah.
"DPD sebagai representasi daerah, DPD membawa aspirasi daerah," ujarnya.
Selain itu, SYL berharap DPD harus difokuskan pada dua bidang fungsi yaitu, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, DPD perlu dikembalikan pada hakikat pembentukannya yakni untuk mengakomodasikan kepentingan daerah secara efektif dan adil.
"Ini untuk mengembangkan potensi daerah," ujar OSO.
Selain itu, DPD harus lebih maksimal kembali ke peranannya. Dikuatkan untuk mengisi proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
OSO mengatakan simposium ini untuk menyatakan masukan dan pemikiran yang lebih maju dan demokratik, untuk menjalin kerjasama kelembagaan antara pusat dan daerah.
Rabu, 4 Oktober 2017 (Srf/Na)
