Gubernur Sulsel, DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH meminta agar aparat kepolisian terlibat aktif mengamankan seluruh mega proyek yang ada di Sulsel. Mulai dari kereta api, empat dam besar, pelabuhan, airport, underpass, hingga kegiatan lain yang membutuhkan penjagaan khusus.
"Di semua negara, di semua wilayah, polisi adalah institusi yang senantiasa dekat dengan masyarakat, menjadi harapan masyarakat dan dibutuhkan masyarakat. Seluruh pemerintahan membutuhkan polisi yang mampu menghadirkan suasana yang aman, damai, tentram, dan teratur di semua wilayah. Oleh karena itu, seperti apapun polisi, harus mampu disupport dan didorong oleh kita semua," kata Syahrul, usai rapat bersama jajaran aparat kepolisian se Sulsel, di Mapolda Sulsel, Rabu (3/2/16).
Syahrul mengatakan, Kapolda Sulsel Irjen Pol Pudji Hartanto telah mengumpulkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi perjalanan pembangunan dan keamanan di tahun2016 ini. Hal tersebut tentu menjadi sangat baik untuk masyarakat dan pemerintah di Sulsel. Mengingat, tidak ada pembangunan yang bisa jalan tanpa keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
"Apa yang telah dilakukan Kapolda harus bisa menjadi keyakinan bagi kita semua, bahwa Kapolda bersama jajaran telah mengantisipasi apa-apa yang menjadi harapan kita, untuk hadirnya masyarakat yang tertib di sekitar kita. Itu hanya akan terjadi jika aturan-aturan hukum berjalan dengan baik, yang dilakukan oleh kepolisian," ujarnya.
Tahun ini, lanjut Syahrul, Sulsel mendapatkan proyek yang cukup besar dan berskala nasional. Tapi sekaligus membutuhkan pengawalan yang kuat dari semua pihak agar bisa berjalan maksimal. Antara lain kereta api, empat dam besar, ada pelabuhan laut, airport, jalan bawah tanah, dan berbagai kegiatan-kegiatan dan fasilitas yang membutuhkan penjagaan khusus.
"Bagaimana airport tidak ada masalah, bisa berjalan tertib, bagaimana pelabuhan dan mal-mal terjaga dengan aman. Ini harus bisa dicitrakan, dikondisikan, untuk kita terlibat bersama menciptakan rasa aman itu. Rasa tidak ada kecemasan karena ada polisi. Investasi juga tidak mau datang ke daerah yang tidak ada jaminan. Dan Kapolda menjamin kita aman disini, tetapi tentu saja jaminan Kapolda dan Gubernur tidak cukup. Kita seluruh masyarakat harus bisa mengambil bagian," terangnya.
Sementara, Kapolda Sulsel Irjen Pol Pudji Hartanto, mengatakan, tantangan ke depan semakin besar dan berat. Mulai dari pimpinan kelompok Santoso yang belum tertangkap, Gafatar, ditambah lagi saat ini sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sejauh ini, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo memberi perhatian yang cukup tinggi terhadap semua itu, sehingga jika ada permasalahan bisa diantisipasi dan secepatnya diatasi.
"Pangdam sendiri diundang dalam rangka sinergitas TNI Polri karena sering terjadi bukan hanya di Sulsel, ada salah paham sedikit masalah pribadi, kemudian menjadi dibawa ke kesatuan. Ini tidak boleh terjadi," terangnya.
Terkait pengamanan mega proyek di Sulsel, Kapolda menyebut hal tersebut sudah menjadi tugas pokok kepolisian. Namun, pengamanan yang rawan berkaitan masalah lahan. "Kalau ada yang belum selesai, secara nasional arah Presiden, polisi bisa bantu bagaimana proses pembebasan lahan, biasanya sengketa," imbuhnya.
Rabu, 3 Februari 2016 (Dw/Yy)
