Makassar, sulselprov.go,id - Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad memberikan sambutannya pada kegiatan Asistensi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Zona Integritas (ZI) Wilayah III, di Hotel Four Points, Makassar, Rabu 20 Maret 2024.
Andi Muhammad Arsjad mengatakan,
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dan urgen ditengah kuatnya keinginan pemerintah dalam mendukung upaya yang dilakukan oleh Menpan RB dengan pembangunan zona integritas ok mi khususnya bagi daerah-daerah yang OPD nya belum berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
"Kesempatan ini tentu sangat baik bagi kita juga karena tidak sedikit diantara kita yang SAKIP-nya maupun Reformasi Birokrasi-nya sangat rendah mohon maaf atau cukuplah begitu, kita di Sulawesi Selatan ada beberapa kabupaten yang C. Sulawesi Selatan ini sudah syukur, tadi saya tanya Pak Biro RB-nya sudah BB, SAKIP-nya B," ujarnya.
Jadi, lanjutnya, kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat baik sekali seluruh jajaran Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi meluangkan waktu untuk melakukan asistensi di sejumlah wilayah di Sulawesi yang dipusatkan di Kota Makassar.
Andi Muhammad Arsjad juga berharap agar semua peserta dapat mempelajari bersama apa saja yang menjadi 'Best Practice' berdasarkan pengalaman yang dilakukan dan strategi apa yang dijalankan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi daerah.
"Kita sudah harus berkewajiban untuk mendorong peningkatan pelayanan publik kita. Banyak daerah yang bisa jadi sampling untuk penetapan zona integritas kita," ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB Kunwas Wilayah III Kementerian PAN-RB Andi Rahardian mengatakan, pihaknya ingin melihat di tahun ini sudah ada lompatan implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
"Menurut catatan kami wilayah timur termasuk di Sulawesi ini yang predikat tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi maupun SAKIP-nya itu masih belum baik atau belum ada predikat B masih C dan CC," tegasnya.
Ia pun berharap agar kedepannya semua daerah bisa fokus pada peningkatan kualitas implementasi kinerjanya dengan lebih baik termasuk melalui zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). (*)
