Makassar, sulselprov.go.id - Indeks Ketahanan Pangan Sulsel masuk tiga besar terbaik secara nasional. Sulsel memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap ketahanan pangan di Indonesia.
Berdasarkan data yang ada, produksi gabah kering giling Sulsel di angka 5,3 juta ton, dan jika dikonversi menjadi beras sekitar 3 juta ton. Sementara, kebutuhan masyarakat Sulsel hanya sekitar 1 juta ton lebih, atau surplus hampir 2 juta ton.
Hal tersebut dipaparkan Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, saat menjadi narasumber dalam Dialog Komunikasi Badan Urusan Legislatif Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan, di Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar, Jumat 19 Januari 2024.
Dalam dialog tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sulawesi Selatan ini memaparkan strategi dan tantangan ketahanan pangan melalui tema paparan Kebijakan dan Program Strategis Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.
Di hadapan BULD DPD RI, Arsjad menyampaikan kondisi pangan di Sulsel secara ketersediaan, kebutuhan, dan neraca pangan di Sulsel dalam kapasitas Sulsel sebagai tiga besar terbaik indeks ketahanan pangan nasional.
"Alhamdulillah ketahanan pangan kita di Sulawesi Selatan ini Insya Allah selalu terdepan. Karena, Sulawesi Selatan ini Alhamdulillah menjadi salah satu lumbung pangan yang memberi kontribusi yang cukup besar," ucapnya.
Dalam materinya, Arsjad mengaku ada beberapa poin yang menjadi tantangan. Seperti faktor krisis pangan dunia, laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dari laju pertumbuhan pangan, adanya perubahan iklim dan bencana alam, konversi lahan pertanian ke non pertanian, dan adanya konflik negara.
Arsyad juga menyebut faktor lainnya, yakni masih tingginya food lose dan food waste, lambatnya regenerasi petani, ketergantungan impor pangan, dan lambatnya inovasi dan desiminasi teknologi.
"Kemarin ini kita sama-sama tahu bahwa (badai) Elnino berdampak sekali termasuk kita daerah-daerah sentra (pangan), kekeringan yang cukup panjang ini produksi kita turun sekitar 4 juta ton beras dan sekitar 2 juta ton gabah kering giling. Ini mungkin beberapa hal yang menjadi tantangan yang perlu kita antisipasi juga kedepan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua BULD DPD RI Stefanus B.A.N Liow, menjelaskan, keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam program ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan sebagai provinsi tiga besar ketahanan pangan terbaik menjadi alasan BULD untuk melakukan diskusi terkait Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan.
Dalam kegiatan tersebut, Stefanus bersama rombongan berdialog dengan Pj Sekda Sulsel yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sulsel, Pakar Pertanian Unhas, dan Pakar Hukum Akademisi Universitas Hasanuddin untuk menggali data, informasi, dan tindak lanjut tugas BULD.
"Indeks tiga besar ketahanan pangan Sulawesi Selatan menjadi motivasi bagi provinsi lain. Itu yang menjadi salah satu tujuan kami DPD melakukan dialog menggali data, informasi dan tindak lanjut tugas BULD sebagai alat kelengkapan DPD RI melakukan pemantauan evaluasi Raperda dan dan perda terkait ketahanan pangan," ungkapnya.
Stefanus mengatakan, dari dialog tersebut pihaknya menemukan banyak data dan informasi termasuk bagaimana perlu perbaikan-perbaikan tentang regulasi, baik pusat maupun daerah terkait ketahanan pangan dan mendorong Sulawesi Selatan untuk memperbaiki Perda tentang Ketahanan Pangan.
"Kami juga mendorong pemda untuk memperhatikan juga tata ruang yang berkaitan dengan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan," tutupnya.
Turut hadir sebagai narasumber dalam pertemuan tersebut, Pakar Pertanian Unhas Prof Dr Ir Ambo Ala, dan Pakar Hukum Akademisi Universitas Hasanuddin Dr Kadaruddin
