Makassar, sulselprov.go.id - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai pengelolaan ekologi di Sulawesi Selatan. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 28 Agustus 2025.
Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, bersama anggota tim, Obon Tabroni dan Muh. Harris. Mereka disambut oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulsel, Ichsan Mustari, yang hadir mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Dalam sambutannya, Ichsan menyampaikan apresiasi atas kehadiran BAM DPR RI di Sulsel. Ia menekankan bahwa pengelolaan ekologi harus dijalankan dengan prinsip keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
“Bumi diciptakan bagi makhluk hidup untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi keberlangsungan kehidupan. Namun dalam pemanfaatannya, kaidah keseimbangan dan hubungan timbal balik antara makhluk dan lingkungannya harus terus dijaga. Sehingga lingkungan tetap terpelihara dan dilestarikan,” ucap Ichsan.
Ia juga menyinggung fenomena perubahan iklim (climate change) yang semakin nyata dirasakan. Menurutnya, perubahan iklim memberi pelajaran penting agar lebih bijak dalam mengelola alam.
“Saat ini, kami menghadapi tantangan serius dalam menjaga ekologi dan keseimbangan lingkungan. Ada empat isu utama, yakni kerusakan hutan dan lahan kritis, kawasan pesisir dan laut, pengelolaan sumber daya tambang, serta perubahan iklim dan kesehatan lingkungan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan sejumlah program prioritas untuk menghadapi tantangan tersebut, antara lain:
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis dengan melibatkan masyarakat adat dan kelompok tani hutan di Luwu Raya, Toraja, dan Enrekang.
Penguatan Ekonomi Biru, melalui pengembangan budidaya rumput laut di Pangkep, Jeneponto, dan Takalar yang menjadi penopang ekspor Sulsel.
Revitalisasi Irigasi dan Bendungan di Bone, Sidrap, dan Pinrang untuk memastikan ketahanan pangan.
Pengelolaan Sampah dan Energi Terbarukan, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar serta pemanfaatan biomassa di Kabupaten Wajo dan Soppeng.
Ichsan menekankan pentingnya dukungan kebijakan nasional dan regulasi dari DPR RI agar pengelolaan ekologi di Sulsel lebih efektif. Sulsel yang memiliki 24 kabupaten/kota memiliki karakteristik ekologi yang berbeda-beda.
“Semoga kunjungan kerja ini membawa manfaat besar, tidak hanya bagi masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi juga bagi bangsa Indonesia,” tuturnya.
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, menyebut Sulsel sebagai wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya alam melimpah. Namun ia menegaskan, tantangan ekologis seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran, dan eksploitasi tambang harus segera diatasi.
“Data KLHK dan BNPB menunjukkan bahwa Sulsel termasuk daerah rawan bencana ekologis, seperti banjir bandang, longsor, dan kekeringan akibat perubahan tata guna lahan. Untuk mengatasinya, pencegahan dan penanganan bencana harus dilakukan secara holistik dengan pendekatan berbasis bentang alam,” jelasnya.
Menurut Heryawan, strategi pengelolaan ekologi tidak hanya perlu kebijakan nasional, tetapi juga harus selaras dengan praktik di lapangan. BAM hadir untuk menyerap aspirasi, menggali masukan, serta memberikan rekomendasi bagi pemda agar pengelolaan lingkungan lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis mitigasi bencana.
“Kehadiran BAM untuk menyerap aspirasi dan meninjau langsung praktek dan tantangan pengelolaan ekologi di Sulsel. Kunjungan ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar masalah serta menggali masukan terkait pencegahan bencana dan perbaikan kualitas lingkungan hidup di daerah,”pungkasnya. (*)
