Makassar, sulselprov.go.id - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menjadi pembicara kunci dalam Rapat Koordinasi Percepatan Perolehan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan.
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional (BGN) itu berlangsung di Hotel The Rinra Makassar, Selasa (12/5/2026).
Rapat koordinasi ini diikuti kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, pengelola SPPG, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait program pemenuhan gizi di Sulawesi Selatan. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami menyampaikan apresiasi kepada BGN yang menginisiasi kegiatan ini karena menyentuh dua aspek mendasar dalam pelayanan publik, yakni jaminan mutu layanan pangan dan perlindungan bagi para pelaksana di lapangan,” ujar Jufri Rahman.
Menurut Jufri, percepatan SLHS bukan sekadar persoalan administrasi. SLHS, kata dia, merupakan bentuk komitmen untuk memastikan setiap layanan pangan kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan.
Ia menegaskan, percepatan SLHS membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Lingkungan Hidup, pengelola SPPG, hingga pemerintah kabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan pangan tetap terjaga bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis, khususnya anak-anak.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mendorong seluruh SPPG memenuhi standar keamanan pangan sebagai bagian dari penguatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program prioritas nasional.
“Semoga percepatan perolehan SLHS dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” imbuhnya.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional, Ranto, menyebutkan bahwa dari total 824 SPPG di Sulawesi Selatan, sebanyak 585 unit atau 71 persen telah memiliki SLHS. Sementara itu, 239 SPPG lainnya atau 29 persen masih dalam proses pemenuhan sertifikasi.
Capaian tersebut menunjukkan progres percepatan pemenuhan standar keamanan pangan di Sulawesi Selatan yang terus didorong melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pemangku kepentingan terkait.
“Pertemuan ini menjadi bagian dari konsolidasi bersama seluruh kepala dinas kesehatan untuk mempercepat pemenuhan standar keamanan pangan, termasuk percepatan penerbitan SLHS. Saat ini capaian Sulsel sudah mencapai 71 persen dan sisanya masih dalam proses percepatan,” kata Ranto. (*)
