Puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Provinsi Sulsel yang dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati berlangsung sukses dan lancar.
Puncak HAN tingkat Provinsi Sulsel yang dilaksanakan di ruang rapat pimpinan (rapim) Kantor Gubernur Sulsel juga dihadiri beberapa bupati dan walikota di sulsel seperti Bupati Gowa,Bupati Bone,PJ Walikota Makassar.
Plt Kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,Pengendalian penduduk,Keluarga berencana (DP3A-Dalduk KB) Provinsi Sulsel Iqbal Suhaeb, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan HAN tingkat provinsi sulsel berjalan sesuai rencana.
"Alhamdulillah seluruh rangkaian HAN yang dihadiri lansung Mentri PPPA berjalan sesuai rencana baik pada saat mentri melakukan peninjauan kunjungan ke Puskesmas Makkasau sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Makassar,Perpustakaan lorong dan taman baca,serta lainnya,"ungkap Iqbal Rabu (19/8).
Ia menyebutkan dimomentun HAN ini semua pihak berkomitmen untuk mengakhiri terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sulsel.
"Seluruh pihak mulai dari DPRD Sulsel,Kejaksaan tinggi sulsel,Pemerintah daerah sesulsel,pemerintah provinsi sulsel,Kementrian PPPA serta lainnya berkomitmen untuk mengakhiri terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sulsel,"sebutnya.
Iqbal Suhaeb lebih jauh mengaku Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Sulawesi Selatan tahun ini mengangkat tema “Anak Terlindungi, Sulawesi Selatan Maju, Tetap Gembira di Rumah“.
"Teman HAN tahun ini "Anak Terlindungi, Sulawesi Selatan Maju, Tetap Gembira di Rumah“ Sesuai dengan kondisi saat ini ditengah pandemi covid-19,yang memaksa kita harus banyak melakukan aktifitas dari rumah,yang tentunya semuanya tetap gembira dan bahagia serta terhindar dari virus berbahaya ini,"pungkasnya.
Mantan PJ Walikota Makassar ini menambahkan sosialisasi pembentukan Unit Pelaksana tekhnis (UPT) Perlindungan anak dan perempuan (PPA) terus dilakukan.
"Kami terus mendorong agar seluruh daerah disulsel mempunyai UPT PPA,apa lagi saat ini baru ada 7 sehingga penanganan kasus kekerasan bisa semakin maksimal,"tutupnya.
Rabu, 19 Agustus 2020 (Diskominfo)
