Dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono menggelar Rapat Koordinasi Gabungan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (31/5/2018).
Mereka terdiri dari unsur pimpinan, seperti, Kesbangpol, bupati/walikota, Bawaslu Sulsel, KPUD Sulsel, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk (KPSPP) dan Keluarga Berencana (KB) Sulsel.
Sebelumnya, Sumarsono juga menggelar apel siaga kesiapan Pilkada serentak dan antisipasi berbagai situasi. Bahkan Gubernur mengelurkan lima perintah harian kepada Satpol PP di Sulsel.
"Ini untuk mengantisipasi apa kebutuhan KPU dan Bawaslu terhadap Satpol PP Sulsel," kata Sumarsono.
Tiga isi utama, yang dibahas, pertama, pengamanan TPS yang membutuhkan pengamanan perlindungan masyarakat (Linmas). Selain itu KPUD yang menyelenggarakan Pilkada di kabupaten/kota honor Linmas ada di KPUD, bagi yang tidak melaksanakan Pilkada, honor Linmas ada di KPUD Provinsi. Sementara untuk seragam menjadi jatah pemerintah provinsi menyiapkan.
Akan ada ribuan Linmas yang melakukan pengamanan, asumsinya setiap TPS akan dijaga oleh dua petugas Linmas.
Kedua, penegasan Pemerintah Provinsi akan membuka posko gabungan (Poskogab) tanggal 27 Juni saat puncak Pilkada atau sehari sebelumnya. Ditempat tersebut, terdiri dari pelayanan urusan KTP, kemudian urusan ketertiban dan keamanan.
Di posko gabungan ini,terdiri dari Kesbang selaku koordinator, Satpol PP, Dinas Dukcapil, TNI dan Polri masing-masing satu personil, biro pemerintahan dan juga kemudian diback up oleh humas untuk kepentingan sosialisasi.
Hal lain dibahas adalah persoalan spanduk dan penertiban. Dimana banyak spanduk yang dinilai mengganggu estetika kota.
"Sekarang bertebaran spanduk yang kemudian mengganggu estetika ketertiban kota, dan berikutnya juga spanduk resmi ada yang robek dan rusak. Itu pun kalau ada diperbaiki lagi, jadi tetap adil," sebutnya.
Sumarsono menegaskan fungsi dari Pemerintah Provinsi Sulsel sebagai lembaga pendukung terhadap suksesnya Pilkada serentak.
"Jadi kita porsinya mendukung, kita tidak mengatur KPU dan Bawaslu, apa yang dibutuhkan oleh mereka dalam rangka sukses Pilkada serentak melalui dukungan Satpol PP," jelasnya.
Kamis, 31 Mei 2018 (Srf/Er)
