Makassar, sulselprov.go.id - Pj Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, membuka secara resmi acara Launching Percepatan Penurunan Stunting oleh Babinsa se-Sulsel dan Kampanye Perubahan Perilaku, yang dilaksanakan di Hotel Dalton Makassar, Senin, 28 Agustus 2023.
Dalam kesempatan itu, ia membacakan sambutan dari Gubernur Sulsel. Dirinya memberi apresiasi kepada para peserta yang hadir pada hari ini, karena hal ini juga merupakan bukti perhatian dan komitmen tinggi dalam mendukung tercapainya tujuan percepatan penurunan Stunting.
Ia menambahkan, jika agenda pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045. Yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
Sehingga, kata dia, penting kiranya mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai Visi Indonesia 2045, serta mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Provinsi Sulsel mencapai 27,2 persen pada tahun 2022. Angka ini menduduki peringkat ke-10 prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia.
"Kondisi tersebut menuntut perlunya upaya strategis agar dapat tercapai upaya penurunan lima angka stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya strategis dimaksud adalah dengan meningkatkan kolaborasi antar pelaku serta sinergitas antar lembaga yang ada, baik pemerintah maupun unsur non pemerintah dan swasta. Selain itu juga perlu adanya upaya inovasi dalam menurunkan jumlah balita stunting per tahunnya," jelasnya.
Untuk itu, upaya percepatan penurunan stunting telah menjadi komitmen dari Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
"Hal ini guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting yang berkualitas, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Kolaborasi dengan OPD Provinsi Sulawesi selatan dan Kabupaten/Kota, Pangdam XIV Hasanuddin beserta jajarannya seperti Korem, Kodim, dandim, babinsa, unsur 6 non Pemerintah seperti UNICEF, Jenewa Madani, Tanoto Foudation," kata Andi Muhammad Arsjad.
Ia pun menjelaskan, untuk percepatan penurunan Stunting dilakukan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dibentuk secara berjenjang berdasarkan tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa). Untuk Sulawesi Selatan, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah terbentuk di 24 Kabupaten/Kota sampai pada kelurahan.
"Saya berharap agar seluruh anggota TPPS provinsi, dan Kabupaten Kota serta lembaga yang ada baik Pemerintah maupun unsur non Pemerintah dan Swasta benar-benar menjalankan tugas dengan baik, ciptakan inovasi baik di level kebijakan maupun di level teknis," harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A, Dalduk KB) Sulsel, Andi Mirna, mengatakan, kegiatan ini merupakan komitmen dari Gubernur Sulsel dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Sulsel, yang mana angkanya masih 27,02 persen, sementara target yang perlu dicapai di tahun 2024 adalah 16 persen.
Tentu dengan dilakukannya rapat koordinasi dengan TPPS kabupaten kota serta para Babinsa di Sulsel terkait penganggaran dan operasionalnya dan tentu akan kita rapatkan dengan BKKBN, Tanoto Foundation, serta anggota DPRD provinsi Sulsel dari komisi A, serta perwakilan Unicef.
"Kita berharap agar angka stunting di Sulsel ini bisa kita capai sesuai dengan target yang kita inginkan," imbuhnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kasdam XIV Hasanuddin Brigjen TNI M.Syech Ismed, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel Shodiqin, Kadis DP3A Dalduk KB kabupaten/kota se-Sulsel yang hadir via online, para Babinsa kabupaten/kota se-Sulsel yang hadir via online maupun offline. (*)
